TERDAKWA KORUPSI INI “NGAKU” BUKAN KORUPTOR

MEDAN, KOMPAS.com – Terdakwa dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Deli Serdang mengaku dirinya bukan koruptor. Faisal selaku Kepala Dinas PU mengatakan hal ini usai menjalani sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (16/1/2013).

“Anda tadi lihat persidangan, kan? Negara yang berutang bukan saya. No comment-lah, saya lagi sakit ini, perut juga dan tidak enak makan. No comment, ya,” kata Faisal.

Sambil menghisap sebatang rokok, Faisal diamankan beberapa orang pria lalu masuk ke mobil berwarna gelap. Sebelumnya, Faisal terlihat sehat mengikuti persidangan, tak terlihat sedang menahan sakit. Dia pun dengan cepat menjawab sehat kepada Ketua Majelis Hakim Denny L Tobing yang bertanya apakah dia sehat dan dapat mengikuti jalannya persidangan yang dipadati pengunjung itu.

Faisal diketahui menderita sakit nyeri pada ulu hati, muntah dan badan lemas (dyspepsia), sesuai surat yang dikeluarkan dokter Frans Sihombing dari RSU Sari Mutiara Lubuk Pakam pada 7 Januari lalu. Surat itu menjadi salah satu pertimbangan majelis hakim mengalihkan status tahanannya dari tahanan rutan menjadi tahanan rumah.

Jaksa Penuntut Umum menghadirkan empat orang saksi, masing-masing Syahnan Siregar yang menjabat Plt Kasubbag Keuangan, Jhon Ericson Purba sebagai Plt Kasi Pekerjaan Umum, Usnun sebagai Kasi Peralatan Bengkel dan Puden Saragih sebagai Kasi Pertamanan, semuanya di Dinas PU Deli Serdang.

Diketahui, Faisal selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Elfian, Bendahara Pengeluaran di Dinas PU Kabupaten Deli Serdang, keluar dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Tanjung Gusta Medan dan berganti status menjadi tahanan rumah atas penetapan hakim. Kedua terdakwa perkara dugaan korupsi sebesar Rp 105 miliar ini dijemput langsung jaksa Jhon Wesly dari Kejari Lubuk Pakam pada Jumat (11/1/2013) sekitar pukul 02.00 WIB dini hari.

Namun Kepala Rutan Tanjung Gusta, Tony Nainggolan mengatakan, penjemputan dilakukan pada Rabu (9/1/2013) sekira pukul 23.40 WIB. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Noor Rachmad yang dikonfirmasi menganjurkan untuk menanyakan hal ini ke PN Medan. Disinggung pengeluaran tahanan yang tak menunggu jam kerja, dia beralasan HAM. “Kalau tidak dilaksanakan, salah lagi kita nanti. Hakim punya hak mengalihkan, tapi kami tetap komitmen dengan perkara ini,” tegasnya.
sumber: kompas

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *