SOAL PENGADAAN TANAH, SEKDA NISEL DILAPOR KE KPK

Nias selatan-andalas Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nias Selatan Asa’aro Laia MPd, dilaporkan ke KPK di Jakarta, terkait dugaan korupsi pada pengadaan tanah pembangunan RSUD Kabupaten Nias Selatan seluas 6 Ha.

Tanah seluas 87,5 Ha, terletak di Jalan Saonigeho Km 3,3 Teluk Dalam, dalam pembelian tanah itu Asa aro, merupakan ketua panitia pengadaan tanah tersebut.

Pada pengadaan tanah RSUD tersebut diduga telah terjadi indikasi korupsi dengan menggelembungkan harga tanah atas keuangan negara miliaran rupiah. Sebagaimana diketahui, harga tanah di sekitar wilayah tanah dibeli pemerintah daerah Rp 40.000/m2. Sementara pemerintah daerah membeli dengan harga Rp 250.000/m2.

Pembayaran panjar kepada pihak pertama atau pemilik tanah sebesar Rp 7.500.000. 000,- Kemudian pembayaran panjar pada tanah perkantoran Pemkab Nias Selatan seluas 87.5 Ha, sebesar Rp 437.500.000 sesuai denga surat perjanjian antara pihak kedua (Pemkab Nisel) diwakili Sekda Asa Aro Laia MPd, sedangkan pihak kedua pemilik tanah.

“Kedua bidang tanah tersebut diduga kerugian negara/ daerah mencapai puluhan miliar rupiah,” ujar sumber yang tak ingin disebutkan namanya kepada andalas, Kamis (17/1) di Teluk Dalam.

Dikatakan, pelunasan ketinggalan harga dua bidang tanah tersebut dibayarkan pada awal Januari 2013 setelah pengesahan APBD, sesuai dengan perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua.

Artinya APBD TA 2013 sudah digunakan sebelum disahkan atau di-Perdakan. “Hal ini sudah menyalahi aturan,” kata sumber.

Dijelaskan, selain dugaan korupsi pada pembelian tanah RSUD dan tanah pembangunan kantor bupati, juga pada pembelian sebidang tanah kepada FD (adik kandung Bupati Nisel) di Desa Bawonifaoso seluas 64.377 M2 untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) diduga terjadi hal yang sama, Pemkab membayar kepada pihak pertama FD, sebesar Rp 11.334.376.500.

Menyikapi penggunaan APBD TA 2013 yang digunakan pemerintah daerah sebelum menjadi Perda atau disahkan DPRD Nias Selatan, anggota Badan Anggaran DPRD Siotaraizokho Gaho mengatakan, hal itu merupakan perbuatan melawan hukum (pidana).

“Saya setuju hal itu dilaporkan kepada aparat penegak hukum,”tegasnya.(ez)
sumber : harianandalas

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *