SEKTORALISASI ATURAN PICU MARAKNYA KONFLIK

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS.com – Sektoralisasi aturan tentang pengelolaan sumber-sumber agraria, dinilai turut mendorong munculnya berbagai konflik agraria. Disharmonisasi itu melahirkan persoalan hukum dalam pengelolaan agraria, khususnya soal tanah.

Hal tersebut terungkap dalam acara Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Mengenai Pendaftaran Tanah, yang diadakan Badan Pertanahan Nasional dan Universitas Lampung, di Lampung Selatan, Kamis (17/1/2013).

Tisnanta, akademisi Universitas Lampung, mengatakan, sektoralisasi dalam pengaturan tanah membuat suasana menjadi semrawut. Suasana ini mengakibatkan timbulnya konflik antarlembaga dalam mengatur pendaftaran tanah.

“Realitanya, ada suasana chaotic hukum pendaftaran tanah,” kata Tisnanta, seperti tertulis dalam siaran pers panitia.

Menurut anggota demisioner Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus Mesuji itu, berbagai UU sektoral pembentukannya tidak berlandaskan asas-asas Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Sebaliknya, kedudukan UUPA justru didegradasi menjadi UU sektoral yang hanya mengatur pertanahan.

Tisnanta mencontohkan, UU 41/1999 tentang Kehutanan tidak mengatur ketentuan mengenai koordinasi antara Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dengan BPN.

“Kemenhut memiliki kewenangan luas untuk menetapkan status dan fungsi kawasan hutan secara mandiri, tanpa melibatkan BPN. Padahal, dalam penetapan kawasan hutan kerap berbenturan dengan status hukum tanah yang menjadi kawasan hutan,” katanya.

Untuk itu, Tisnanta menyarankan perlunya konsolidasi kelembagaan untuk mengatasi suasana semrawut dalam pengaturan tanah.

“Orientasi pendaftaran tanah adalah kemakmuran rakyat. Suasana semrawut ditambah semrawut dengan keberpihakan pada kapital,” ujar doktor hukum lulusan Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, itu.

Pembicara lainnya, Rudy, menyatakan, konsepsi hak menguasai negara yang diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 mendapat bentuknya dalam ketentuan Pasal 2 UUPA.

“UUPA mengatur bahwa wewenang yang bersumber pada hak menguasasi tersebut, digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan,” ungkapnya.

Berdasarkan hasil penelitiannya, saat ini terdapat sekitar 139 peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan mengenai pendaftaran tanah. Dari jumlah tersebut, 28 peraturan perundang-undangan tidak berlaku.

Ia berpendapat, situasi disharmoni dan ketidaksinkronan pengaturan pendaftaran tanah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan.
sumber: kompas

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *