PRO KONTRA PEMINDAHAN IBU KOTA

JAKARTA – Banjir yang melanda Jakarta hingga hari ini telah melahirkan ide pemindahan Ibu Kota Negara Jakarta ke daerah lain.

Wacana pemindahan ini terus bergulir dan menjadi perebatan para tokoh nasional. Ada yang setuju perpindahan mengingat kondisi Jakarta saat ini yang sedang dilanda banjir  tetapi ada yang menolak perpindahan dengan berbagai alasan.

Wakil Ketua Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR) Hajriyanto Thohari mendukung wacana pemindahan ibu kota negara, Jakarta. Ada dua pulau yang ia sarankan untuk menjadi ibu kota negara baru.

“Saya rasa pilihan paling baik adalah di Pulau Kalimantan, alternatif yang kedua adalah di Papua,” ujarnya

Pemindahan ibu kota negara sudah lama diwacanakan. Sehingga perlu ada kesepakatan secara formal dan langkah nyata. “Segera bentuk UU, inpres atau keppres soal ibu kota baru,” imbuhnya.

Sedangkan menurut mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menolak ide pemindahani ibu kota negara. Ia menilai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta bukanlah solusi untuk mengatasi masalah.

“Pendapat saya pribadi, solusinya bukan pindah, tapi perbaiki infrastruktur di Jakarta,” jelas JK, hari ini.

JK mengatakan, banyak hal yang harus dilihat dari usulan pemindahan ibu kota negara ini. Pertama yaitu masalah lokasi. Menurut JK, lokasi ibu kota negara yang baru, tidak bisa langsung tunjuk.

“Kedua, pindah kantor gampang, pindah orangnya gimana? Kalau pegawai pusat di Jakarta katakanlah 200 ribu orang di pusat, atau berapalah. Itu bagaimana caranya pindah orang. Tidak semudah itu. Paling kantor-kantor baru bergeser, bisa saja,” jelas Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) ini.

Pemindahan ibu kota, menurut dia, bukanlah solusi yang harus diambil untuk mengatasi masalah banjir yang terjadi belakangan ini. Sebab, yang menjadi persoalan adalah kumuhnya wilayah yang ada sehingga terjadi banjir.

“Pada dewasa ini menurut saya bukan prioritaslah (pemindahan ibu kota). Prioritasnya perbaiki banjir, bikin salurannya, perbesar Ciliwung. Enggak ada gunanya pindah tapi Jakarta tetap kumuh,” ujarnya.

Solusi pemindahan ibu kota negara, menurut dia, justru berpikir terbalik dalam mengatasi masalah. Harusnya, banjirnya yang diselesaikan bukan ibu kotanya yang dipersoalkan. “Yang kita hindari kekumuhannya, kemacetannya, banjirnya diselesaikan bukan ibu kotanya diselesaikan. Jangan balik pikiran,” tandasnya.

Penolakan serupa juga dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa. Hatta menilai, wacana pemindahan ibu kota negara setelah kejadian banjir harus dipikir matang-matang.

“Kita jangan latah hanya karena banjir kemudian kita berpikir lagi seperti itu,” katanya.

Pemikiran untuk memindahkan ibu kota sangat baik. Bahkan, sudah ada penelitian. Namun, tidak gampang untuk merealisasikan hal itu. “Kalau kita mau memindahkan harus berpikir panjang dan harus dari segi lokasinya, pembiayaannya dan yang lain,” kata Hatta.

Solusi pemindahan ibu kota tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat. Menata kembali Jakarta yang sudah semrawut merupakan tindakan yang tepat saat ini.

“Menurut saya yang mendesak ini adalah penataan, di Jabodetabek secara baik. Ada masterplannya. Makanya otoritas jasa transportasi menjadi penting, jangan kita membuat perumahan di luar kota pusat ekonominya ada di Jakarta. Maka pagi penuh menuju Jakarta, sore penuh pulang ke Jabodetabek,” jelas Hatta.

Sedangkan menurut anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Ignatius Mulyono, pemindahan ibu kota Negara dari Jakarta ke provinsi lain sangat realistis. Jakarta sudah sangat padat sehingga tidak layak lagi menjadi ibu kota negara.

“Itu tentunya salah satu pertimbangan. Memang Jakarta terlalu padat sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan memang seyogyanya Jakarta pusat perdagangan dan wisata saja sehingga pusat pemerintahan perlu dicarikan pertama menghindari banjir dan kemacetan,” ujar Ignatius, hari ini.

Menurutnya, salah satu faktor yang mendukung terjadinya banjir adalah banyaknya pembangunan rumah dan gedung di Jakarta. Padahal Jakarta sendiri merupakan pusat pemerintahan yang seharusnya memiliki ruang hijau yang memadai.

“Perlu pertimbangan pembangunan gedung-gedung di Jakarta, besaran dari daya tampung. Kegiatan pendidikan keluar Jakarta. Terus memungkinkan pemindahan pusat pemerintahan,” imbuhnya.

Meski begitu, wacana pemindahan ibu kota negara ini belum dibicarakan lebih serius lagi oleh pemerintah pusat, sehingga sejauh ini pemindahan hanya sebatas wacana saja. “Hemat kami jauh akan lebih bagus penambahan pembangunan banjir kanal yang ada ditlanjutkan lagi supaya betul menjadi wisata,” katanya.

Ia menilai Jonggol, Jawa Barat, cocok jadi pusat pemerintahan. Kalau dibangun disana maka Karawang, Indramayu dan Cianjur akan lebih maju.

“Sekarang kan ada konsep pembangunan tol Depok ke Cikarang. Kalau bisa dirumuskan maka bisa betul-betul dipakai. Sekarang kan ada rencana membangun pelabuhan laut dan samudra. Ini semua konsep bisa diwujudkan,” ungkapnya.
sumber: waspada

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *