POLDA SUMUT PERIKSA KADIVRE BULOG

Medan, (Analisa). Penyidik Subdit I/Indag Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sumut memeriksa Kepala Divisi Regional (Kadivre) Badan Urusan Logistik (Bulog) Sumut, Ir.NR, Kamis (17/1) dengan status saksi.
“Ka Diver Bulog Sumut diperiksa sebagai saksi bukan saksi ahli karena ditemukan beras Bulog di salasatu gudang Jalan Kayu Putih Mabar milik H alias Aseng,” kata Direktur Reskrimsus Polda Sumut Kombes Sadono Budi Nugroho didampingi Kasubdit II/Indag, AKBP Edy Faryadi, Kamis (17/1).

Sadono mengatakan, Ka Divre Bulog Sumut diajukan belasan pertanyaan terutama menyangkut keberadaan beras Bulog di tersebut mencapai 200 ton. Apalagi, di gudang itu juga terjadi pengoplosan beras Bulog tanpa merk kemudian dikemas dengan merk Kuku Balam bergambar dua apel bercap SBJ.

Sadono menambahkan, pihaknya masih menyelidiki dugaan keterlibatan oknum di Bulog dalam pengoplosan beras tersebut, termasuk sejauhmana pengawasan Bulog dalam pendistribusian beras ke pasaran atau konsumen. Apalagi toko J milik Aseng merupakan pemasok beras ke PTPN I-IV.

“Karena diperiksa sebagai saksi dan bukan saksi ahli, maka keterlibatan Bulog masih diselidiki. Jika ditemukan permainan dalam pengoplosan itu, maka status saksi bisa ditingkatkan menjadi tersangka,” kata Sadono.

Berhak

Dia juga berujar, dalam pemeriksaan Ir NR menyebut, setiap orang atau badan usaha berhak membeli beras komersial (premium) dari Bulog dengan harga di gudang Bulog Rp.7200. Pembelian diatur syarat tertentu dengan penjualan ke konsumen tidak melebihi Harga Eceran Tertentu (HET) Rp.7400.

Kemudian, kata Sadono mengutip pernyataan NR, pengemasan dari Bulog diperbolehkan dengan ketentuan tidak dicampur beras lain. “Bahkan, yang bersangkutan membenarkan toko J milik Aseng membeli beras Bulog komersial periode 2010, 2012 dan Januari 2013,” sebutnya.

Dikatakan, sesuai keterangan beras Bulog tidak boleh dicampur beras lain, itulah yang dilanggar Aseng,” kata Sadono sembari menyebutkan A dijerat Pasal 24 UU No.5 Tahun 1984 tentang industri pasal 62 UU No.8 tahun 1999 tentang penipuan konsumen, dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. (hen)
sumber: analisadaily

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *