MASIHKAH JAKARTA LAYAK IBU KOTA?

JAKARTA – Banjir dalam beberapa hari terakhir yang puncaknya terlihat hari ini melanda Jakarta. Jakarta yang merupakan Ibu Kota Negara RI terlihat lumpuh dan semua aktivitas baik aktivitas pemerintahan, ekonomi, transportasi dan aktivitas soaial dan aktivitas masyarakat lumpuh total.

Pertanyaannya, kelayakan Jakarta sebagai Ibu Kota justru dipertaruhkan. Pemerintah suah sebaiknya memikirkan pemindahan Ibu Kota ke lokasi aman bebas banjir.
join_facebookjoin_twitter

Andrinof Chaniago, Tim Visi Indonesia 2033, mengungkapkan dengan kondisi banjir yang telah masuk ke dalam Istana Presiden, tidak ada alasan bagi pemerintah tetap mempertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara.

“Selain Malaysia yang telah memindahkan Ibukotanya ke Putra Negara, 19 negara lainnya telah terlebih dahulu memindahkan Ibukotannya. Termasuk Amerika dan Australia itupun telah memindahkan Ibu Kotannya,” jelasnya, hari ini di Solo.

Menurut Andrinof, setidaknya enam alasan pendorong untuk merealisasikan konsep relokasi ke Kalimantan itu, yaitu lebih efektif mewujudkan Indonesia yang sejahtera berkeadilan, dengan perekonomian yang tumbuh secara berkelanjutan.

Kedua, akan menumbuhkan epicentrum baru yang mendekati kawasan tertinggal dan pinggiran. Selain itu, dibandingkan daerah lain, Kalimantan satu-satunya pulau yang tidak pernah diguncang gempa bumi.

Ketiga, memudahkan penataan kembali Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Pulau Jawa.

Keempat, mencoba menghentikan paradoks pembangunan yang telah dicoba diselesaikan dengan program parsial, seperti transmigrasi, pembangunan daerah tertinggal, pembangunan kawasan timur Indonesia yang terbukti gagal menciptakan pembangunan yang berkeadilan dan merata.

Kelima, melindungi lahan pertanian di Jawa karena tingkat kesuburannya yang paling tinggi di antara wilayah di Indonesia. Keenam, mencegah terjadinya guncangan sosial seperti 1998.

Di sisi lain, lanjutnya, ancaman yang sulit dielakan Jakarta untuk terus dipertahankan sebagai ibukota pemerintahan, yaitu ancaman alam dan perubahan iklim, urbanisasi hingga persoalan kesenjangan social yang makin tinggi.

Dalam hal ini, tuturnya, pemindahan ibukota ke daerah terdekat dari Jakarta tidak akan bisa menjadi solusi sama sekali.

Menurut Andrinof, selama ini Jakarta telah gagal menjalan peran dan tanggungjawab sebagai ibu kota pemerintahan. Indikasinya, ungkapnya, gagal dalam melakukan penataan ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup, hinggga kegagalan dalam pengendalian penduduk serta transportasi kota.

“Kalau Ibukota bisa dipindah ke Kalimantan maka manfaatnya bukan saja bagi revitalisasi Jakarta, tapi Pulau Jawa secara keseluruhan sehingga kembali berfungsi sebagai pulau yang strategis dan penting,” ujarnya.

Menyangkut anggaran pemindahan, ungkap Andrinof tidaklah terlalu besar. Pemerintah,ungkap Andrinof cukup menyisahkan 1 persen dari APBN selama 10 tahun.

“Satu persen APBN itu cukup besar yaitu Rp 15 triliun. Rp 15 triliun dikumpulkan selama 10 tahun,cukup untuk membangun Ibukota baru,” pungkasnya.

Namun, ocehan Adrinov tersebut ditolak keras Komisi II DPR. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Malik Haramain tak sepakat dengan rencana pemindahan Ibu Kota. Menurut dia, lebih baik kantor adminitrasi pemerintahannya saja yang dipindahkan, sementara Ibu Kota tetap berada di DKI Jakarta. Kata dia, kota adminitrasi pemerintahan yang sesuai adalah Banten Jawa Barat.

“Saya lebih sepakat kantor adminitrasi pemerintahan aja dipindah ke sekitar Banten atau Jabar,” ungkap Malik, hari ini.

Selain menjadi kantor adminitrasi pemerintahan, Banten juga dapat dijadikan sebagai pusat adminitrasi perdagangan. Sehingga dengan demikian, DKI bisa memperluas area penghijauan untuk daerah resapan dan permasalahan banjir serta kemacetan akan semakin terurai.

“Ibu kotanya tetap di Jakarta sekaligus menjadi kota dan pusat adminitrasi perdagangan. Kalau itu dilakukan akan otomatis mengurai kemacetan, karena adminitrasi pedagangan atau swasta pasti akan mengikuti atau mendekati administrasi pemerintahan. Otomatis juga DKI bisa lebih luas dalam membangun daerah resapan air,” pungkasnya.

Sedangkan menurut Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa usulan agar Ibu Kota Jakarta dipindah daerah lain harus dipikirkan secara matang.

Menurut Prabowo, para ahli juga harus mengkaji secara khusus tentang daerah yang baik, dimana nantinya tidak menimbulkan masalah yang sama dengan DKI Jakarta saat ini. “Kalau saya berpendapat, harus kita pikirkan pemindahan ibu kota. Para ahli harus cari tempat yang baik,” ungkap Prabowo.
sumber: waspada

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *