TUNGGUL SIAGIAN: JSS HARUS SEGERA DIBANGUN

Ombak Ganggu Aksebilitas dan Distribusi Barang

MedanBisnis – Medan. Badai ombak yang melanda Selat Sunda sepekan terakhir, memaksa kapal pengangkutan penumpang dan barang “tidur” di pelabuhan Merak, Banten dan sebaliknya di pelabuhan Belawan Sumatera Utara (Sumut) dan pelabuhan lainnya di wilayah Sumatera sesuai arahan otoritas kepelabuhanan.
Akibatnya, arus penumpang dari Sumut dan menuju Pulau Jawa, terganggu. Kemudian arus distribusi barang juga terganggu yang mengakibatkan terganggunya aktivitas bisnis banyak perusahaan di Sumatera, khususnya di Sumut yang bergantung pada pasokan dari Jawa.

“Itulah mengapa saya kira pentingnya dibangun Jembatan Selat Sunda (JSS),” kata Anggota Komisi D DPRD Sumut dari Fraksi Partai Demokrat (FPD), Tunggul Siagian, kepada MedanBisnis, di Medan, Selasa (15/1).

Menurut Tunggul, Sumatera khususnya Sumut, menelan kerugian yang besar dari tersendatnya distribusi barang tersebut karena barang seperti pesanan (indent), bahan baku dan barang jadi lainnya tidak bisa segera digunakan.

“Kaitannya ke perusahaan adalah terganggunya operasional atau produksi sehingga mengganggu capaian kinerja yang ditargetkan perusahaan itu,” kata Anggota Dewan dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Medan ini.

Kerugian tersebut, kata dia masih dalam satu kali badai ombak. Hal yang paling memilukan bilamana badai ombak terjadi berulang-ulang, maka akan berulang-ulang pula perusahaan mengalami kerugian. “Atas hal itulah pemerintah pusat harus segera merealisasikan pembangunan JSS guna memperlancar aksibilitas, distribusi barang dan penghematan ongkos logistik ataupun efesiensi pengeluaran,” kata Tunggul.

DPRD Sumut kata dia, sudah membahas hal ini. Karenanya dalam upaya percepatan pembangunannya, segera akan disampaikan rekomendasi dukungan percepatan pembangunannya. “Rekomendasi seperti Ini juga akan kita galang dari DPRD se-wilayah Sumatera,” katanya.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa dalam kunjungannya ke Medan, awal Desember 2012, mengatakan JSS mulai groundbreaking di Januari tahun 2014. Proyek jembatan sepanjang 29 Km itu akan menelan dana sedikitnya Rp 100 triliun. “Cuma saya dipusingkan dengan pembiayaannya, saya nggak mau itu dari APBN, tapi harus murni dari investasi swasta, dan juga oleh BUMN,” katanya.

Pembahasan proyek ini dilakukan oleh Tim Tujuh yang terdiri dari Menteri Pekerjaan Umum dengan anggota Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perindustrian, Sekretaris Kabinet, dan Kepala Bappenas ditunjuk oleh Presiden SBY.(benny pasaribu)
sumber: medanbisnisdaily

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *