SEKDA PROVSU TERKEJUT PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS DIDUGA DIPUNGLI

Medan-andalas Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu) H Nurdin Lubis SH MM tampak terkejut dan mengaku tidak ada memerintahkan pejabat di Biro Perlengkapan dan Pengolahan Aset Pemprovsu untuk melakukan pungutan liar (pungli) dengan dalih biaya penghapusan pada kenderaan dinas Pemprovsu terhadap pemohon.

“Tidak ada kita perintahkan itu. Kalau memang benar ada pungli dilakukan saya tidak akan menghalangi pihak penegak hukum untuk memeriksa oknum pejabat yang terlibat, baik itu kepala bironya Safruddin SH maupun Suriadi SE,” ujar Sekdaprovsu Nurdin Lubis SH menjawab andalas di ruang kerjanya lantai IX Kantor Gubsu, Senin (14/1).

Sekdaprovsu mengaku ada keluarkan surat tertanggal 30 Nopember 2012, tentang penghapusan Kenderaan Dinas Operasional ke seluruh Dinas dan Badan di jajaran Pemprovsu dalam rangka tertib administrasi penghapusan dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah tahun
2013 untuk menuju WTP (Opini Wajar Tanpa Pengecualian).

“Surat yang saya tandatangani itu bukan untuk memuluskan Pungli tapi dalam rangka tertib administrasi,” tegas Sekdaprovsu seraya berjanji akan memanggil Safruddin SH dan Suriadi SE meminta penjelasan.

Sebelumnya,Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terus menyoroti soal isu dugaan Pungli di Biro Perlengkapan pemprovsu dengan dalih biaya penghapusan pada kenderaan dinas Pemprovsu dan meminta pihak Kejatisu maupun Poldasu untuk memeriksa pejabat yang terlibat.

Sementara itu Kasubag Penghapusan Bagian Distribusi Biro Perlengkapan, Suriadi SE pernah mengatakan, ada sekira 181 mobil kenderaan dinas yang akan dilelang, hanya saja tidak semua kenderaan yang lolos dari uji tehknis, yang lolos sekira 100 unit kenderaan saja dan paling
banyak kenderaan mobil kijang.

Dan proses lelang diatur dalam Permendagri No 17/ 2007 tentang kenderaan dinas yang sudah lebih 5 tahun ke dapat dihapuskan. Tim teknis yang melakukan lelang yakni Tim teknis yang ditunjuk dari Biro Perlengakapan, Dishub Sumut, Biro Hukum, Biro Keuangan dan Biro Pembangunan.

Koordinator LSM Komisi Nasional Penyelamatan Aset Negara (Komnas-PAN) HE Paulus dan Presiden LSM Pemuda Pelopor Pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme Judi dan Narkoba (P3-KKN-JN), Jupiter Raja Tamba pernah meminta pihak Kejatisu maupun Poldasu untuk mengusut soal dugaan Pungli ini dengan dalih biaya penghapusan kenderaan dinas Pemprovsu.

Menurut Jupiter R Tamba, Plt Gubsu Gatot Pujonugroho akan sulit untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih jika masih adanya oknum pejabat di jajaran Pemprovsu yang berani melakukan penyalahgunaan jabatan dengan cara pungli di unit kerjanya.

Padahal, saat ini aparat
penegak hukum sedang gencar-gencarnya melakukan proses hukum terhadap oknum pejabat yang terlibat kasus korupsi dana bantuan sosial di Biro Bansos serta Biro Umum.

Dalam kasus seperti ini, kata Jupiter Tamba, jangan sampai dimanfaatkan orang-orang tertentu untuk merusak citra Gatot di mata masyarakat. “Jangan-jangan isu ini menjadi perhatian publik untuk menjatuhkan popularitas Gatot dalam menuju Sumut satu,” ujar Jupiter. (WAN)
sumber : harianandalas

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *