SUMBANGAN PIHAK KETIGA DANA DOLOMIT, HARUS DIUSUT TUNTAS

Taneh Karo-andalas Proses penyelesaian kasus dolomit masih jalan di tempat dan lambat. DPRD Karo belum berani mengambil sikap tegas dengan mengeluarkan rekomendasi tertulis kepada aparat penegak hukum, kendati seluruh anggota DPRD Karo dan Perwakilan Gerakan Masyarakat Peduli Karo (GMPK) sudah menyatakan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Senin (14/1) di ruang Paripurna DPRD Karo, terdapat pelanggaran undang-undang dalam kebijakan sumbangan pihak ketiga dari asosiasi pengusaha dolomite tahun anggaran (TA) 2011.

RDPU digelar kali ini, antara GMPK dengan Dinas Pertambangan Energi (Tamben), DPPKAD dan Polres Tanah Karo, tentang sumbangan pihak ketiga dari sektor dolomit berlangsung alot. Pasalnya, Plt Kadis Tamben Robert Perangin-angin SPd, dinilai telalu berbelit-belit saat memberikan jawaban atas pertanyaan dari sejumlah anggota DPRD dan GMPK.

Secara bergantian perwakilan GMPK maupun anggota DPRD membeberkan kebobrokan kinerja Dinas Tamben yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Dinas Tamben diminta supaya bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan belaku.

Pasalnya, kesepakatan bersama antara Pemkab Karo dengan Asosiasi Pengusaha Dolomit Indonesia (APDI) tertanggal 24 Agustus 2011 adalah kebijakan yang cacat hukum sebagaimana bertentangan dengan pasal 3 (i) PP RI no 16 tahun 2010, pasal 344 ayat (1) huruf (i) UU no 27 tahun 2009, pasal 42 ayat (1) huruf (k) UU no 32 tahun 2004.

Ironisnya, dalam RPD tersebut secara spontan Plt Kadis Tamben Robert Perangin-angin meminta advokasi kepada mantan Kabag Hukum Pemkab Karo, David Sinulingga SH, yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris DPRD Karo. “Dulu saya memang Kabag Hukum, tapi sekarang saya berposisi sebagai sekwan,” kata David Sinulingga sembari disoraki peseta rapat.

Perwakilan GMPK meminta aparat penegak hokum untuk serius mengusuta kebocoran sumbangan pihak ketiga dari sektor dolomit yang disetor ke kas daerah hanya sebesar Rp 24 juta TA2011, dan DPRD Karo juga harus bersikap tegas dengan cara mengeluarkan rekomendasi kepada aparat kepolisian tentang adanya penyimpangan dalam realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah  TA 2011 dari sektor dolomit.

Pada kesempatan itu, Kapolres Tanah Karo AKBP Marcelino Sampouw SIK SH memaparkan secara singkat tentang komitmen kepolisan dalam menindaklanjuti segala laporan masyarakat, khususnya soal dugaan korupsi sumbangan pihak ketiga TA 2011.

“Setelah dilakukan dialog antara GMPK, Kepolisian Polres Tanah Karo dan Dinas Pertambangan Energi (Tamben)  dan Dinas DPPKAD Kabupaten Karo, akhirnya RDPU menghasilkan kesimpulan, supaya pihak kepolisian harus menyelesaikan persoalan dugaan tidak pidana korupsi tersebut secara serius dan tuntas, serta lembaga DPRD Karo juga harus bersikap dengan tegas dalam menyikapi permasalahan sumbangan pihak ketiga dari dolomit tersebut,”ungkap Ketua DPRD Karo Effendi Sinukaban, membacakan hasil kesimpulan rapat sembari menutup sidang RDPU. (NT)
sumber : harianandalas

This entry was posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *