PANSWALU KABANJAHE TEMUKAN PELANGGARAN PILGUBSU

Kabanjahe-andalas Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, menemukan berbagai indikasi pelanggaran dilakukan tim kampanye maupun tim pengusung pasangan cagubsu/ cawagubsu di kecamatan tersebut yang merupakan barometer politik di Tanah Karo.

“Kami menemukan berbagai indikasi pelanggaran sebelum masa kampanye. Di antaranya pemasangan baliho, spanduk, poster dan selebaran dengan berbagai ukuran di jalan-jalan protokol, sekitar rumah ibadah, pohon perindang taman-taman kota,” jelas anggota merangkap Ketua Panwaslu Kecamatan Kabanjahe, Robert Tarigan SH didampingi Drs Marhaen Sembiring SH dan Berta Br Ginting SH, saat ditemui wartawan di Kabanjahe, Selasa (15/1).

Panwaslu juga menemukan pemasangan alat peraga pada tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan dan tempat-tempat fasilitas umum lainnya seperti taman-taman dan pohon perindang kota.

Padahal, hal itu bertentangan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 77 ayat 6 dan pasal 78 tentang alat peraga kampanye. Demikian juga dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang pedoman teknis kampanye pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah pada pasal 22 huruf b jo huruf g.

“Berdasarkan pasal 9 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan Bawaslu kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Demikian juga berdasarkan pasal 13 huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2012,” tegas Robert diamini Marhaen dan Berta Br Ginting.

Selain dugaan pelanggaran administrasi melakukan pemasangan tanda gambar, diduga kuat sejumlah pasangan calon juga melakukan pelanggaran pidana berupa melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan KPU Sumut berdasarkan Keputusan KPU Sumut No.07/KPTS/KPU-PROV-002/2012.

Dia menyatakan, pihaknya sudah melayangkan surat kepada seluruh tim kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara di Kecamatan Kabanjahe agar menertibkan alat peraganya masing-masing serta pihaknya juga sudah membuat laporan ke Panwas Kabupaten Karo sesuai dengan amanah UU No.15/2011. Pilgubsu yang demokratis dan berkualitas bila taat aturan.

“Perlu diketahui bahwa Pilgubsu bukan hanya milik elit politik dan penyelenggara Pemilu saja, tapi adalah milik rakyat,” katanya.

Pelanggaran kode etik nantinya akan ditindaklanjuti Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sementara pelanggaran administratif akan ditindaklanjuti KPU dan pelanggaran pidana oleh kepolisian.

“Kami meminta agar masyarakat juga turut melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaran Pemilukada. Namun, laporan itu harus lengkap, disertai dengan bukti-bukti yang kuat,” tutur Robert Tarigan

Terpisah, Ketua PWI Perwakilan Karo, Dairi dan Pakpak Barat, Dickson Pelawi menyatakan, kinerja Panwaslu harus terus didorong melaksanakan tugasnya secara profesional dan independen.

Panwaslu itu salah satu penyelenggara negara dalam melakukan pengawasan pilgubsu. Harusnya ada tindakan untuk selanjutnya dilaporkan ke kepolisan kalau memang ada ditemukan unsur tindak pidananya. Sekarang banyak terlihat berbagai pelanggaran dalam pilgubsu di depan mata walaupun kampanye belum dimulai. Apa tindakan mereka?

“Kita tunggu saja, namun demikian saya berharap teman-teman insan pers maupun elemen lain yang peduli Pilgubsu yang demokratis dan berkualitas supaya melaksanakan fungsi sosial controlnya secara profesional,” tegasnya.(RTA)
sumber : harianandalas

This entry was posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *