KASUS HAMBALANG, GILIRAN MAHYUDIN DIPERIKSA

[JAKARTA] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON). Pada Selasa (15/1) ini, giliran mantan Ketua Komisi X DPR, Mahyudin diperiksa.

Ditemui sebelum memasuki gedung KPK, Jakarta, politisi Partai Demokrat tersebut mengaku diperiksa untuk tersangka Deddy Kusdinar dan Andi Alfian Mallarangeng.

“Diperiksa sebagai saksi DK dan AAM,” kata Mahyudin yang tiba di kantor KPK, Jakarta sekitar jam 10.05 WIB.

Hanya saja, Mahyudin yang terlihat mengenakan kemeja batik lengan panjang ini, mengaku belum mengetahui materi pemeriksannya. Dia hanya mengatakan diperiksa karena pernah duduk sebagai Ketua Komisi X DPR.

Sebelumnya, eks anggota Komisi X DPR yang juga artis, Primus Yustisio mengatakan akan ada belasan anggota Komisi X DPR RI yang akan mengantre untuk diperiksa KPK terkait kasus Hambalang.

“Saya katanya gelombang pertama.  Nanti akan ada lagi, sekitar 10 lainnya (dari Komisi X) yang akan diperiksa,” usai menjalani pemeriksaan di kantor KPK, Jakarta, Kamis (10/1).

Tetapi, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini tidak menyebut siapa saja rekannya dari anggota dewan yang akan dipanggil KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi.

Dalami Penganggaran
KPK nampaknya tengah mendalami penganggaran Hambalang. Sebab, dari hasil audit investigatif tahap pertama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diduga telah terjadi kejanggalan. Di mana, pada bulan Oktober 2010 telah disepakati penambahan anggaran pengadaan sebesar Rp 675 miliar. Tetapi, ketika persetujuan kontrak tahun jamak oleh Dirjen Anggaran pada Kementerian Keuangan (Kemkeu) tanggal 6 Desember 2010 jumlahnya naik menjadi Rp 1,2 triliun.

Selain itu, tidak ada tanda tangan Menpora dalam permohonan kontrak tahun jamak proyek Hambalang. Tetapi, anggaran tahun jamak tetap disetujui oleh Kementerian Keuangan (Kemkeu).

Ditambah lagi, persetujuan kontrak tahun jamak proyek pembngunan senilai Rp 1,2 triliun tidak ditandatngani oleh Menteri Keuangan (Menkeu).

Dugaan tersebut terlihat dari pernyataan eks anaggota Komisi X, I Gede Pasek Suardika usai menjalani pemeriksaan selama kurang lebih empat jam pada Selasa (8/1) lalu.

Pasek menegaskan bahwa proses penganggaran P3SON sudah sesuai
mekanisme yang ada dan dibahas secara resmi di Komisi X.

Bahkan, ungkap Pasek, usulan penambahan anggaran menjadi Rp 625 miliar ada dibahas dalam pertemuan tanggal 3 Maret, 13 April dan 29 April 2010.

“Dalam dokumen rapat secara detil ada usulan peningkatan anggaran Rp 625 miliar untuk apa. Semua ini yang dibahas di Komisi X,” kata Pasek sebelum meninggalkan kantor KPK, Jakarta, Selasa (8/1).

Hal itu dikuatkan dengan pernyataan Primus usai menjalani pemeriksaan. Menurut suami artis Jihan Fahira ini, dia hanya mendapat tiga pertanyaan seputar rapat pembahasan proyek Hambalang di Komisi X.

Di mana, lanjut Primus, penyidik berusaha menggali informasi seputar penambahan anggaran pengadaan dan konstruksi proyek Hambalang menjadi Rp 2,5 triliun menggunakan kontrak tahun jamak.

“Pertanyaan seputar rapat yang saya ikuti dan substansinya yang jelas saya mengetahui itu dari mana angka segitu. Ada di bahan rapat,” kata Primus usai menjalani pemeriksaan, Kamis (10/1). (N-8)
sumber: suarapembaruan

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *