LBH DUKUNG PERGUB TERKAIT BEBAS ROKOK, TAPI…

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan melalui wakil direkturnya mendukung Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 35 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Perkantoran dilingkungan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara.

“Melalui peraturan yang keluar pada 10 September 2012 lalu, merupakan suatu kebijakan yang patut diberikan apresiasi yang positif. Karena memang selain mendukung pola hidup sehat, penetapan kawasan tanpa rokok merupakan afiliasi dari usaha mencegah Global Warming,” ucap Khaidir Harahap dikantornya, Senin (14/1).

Sayangnya dalam penerapan Pergub ini ternyata belum sepenuhnya efektif, baik di kawasan SKPD maupun di kantor Gubernur sendiri, dikarenakan tidak adanya aktifitas sosialisasi. Khaidir juga mengatakan, Pergub ini sendiri yang hanya dilaksanakan satu kali saja seperti yang diberitakan oleh salah satu surat kabar Medan.

“Sungguh sangat disesalkan jika hal seperti itu benar adanya. Ini memperlihatkan bahwasannya tidak ada ketegasan serta keseriusan dalam upaya penerapan Pergub tersebut,” ucapnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, bahwa dalam Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2012 dijelaskan yang dimaksud Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau area yang dinyatakan dilarang kegiatan merokok. Antara lain tempat yang disebutkan untuk larangan merokok merupakan taman, tempat parkir, lapangan upacara, lobi, ruangan kerja, ruang sidang atau seminar, gudang kantin, lift dan kamar mandi.

Selain dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, Pergub ini juga menegaskan lokasi-lokasi yang disebutkan juga dilarang untuk kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, atau mempromosikan produk tembakau.

Tapi, dibalik Pergub yang dinilai positif ini LBH juga mengingatkan pelarangan merokok ini harus menilai unsur hak-hak manusia, bahwa merokok juga merupakan hak konstitusional bagi seluruh warga Negara Indonesia.

“Karena merokok merupakan salah satu aktifitas yang legal diatur didalam Undang-Undang. Meskipun beberapa peraturan perundang undangan memberikan batasan terhadap unsur kebolehan dari kegiatan merokok, pemerintah juga harus melihat kembali UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,” jelas Khaidir.

Dijelaskannya peraturan yang dinilai positif ini juga harus berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-IX/2011 terhadap pasal 115 (1) UU No. 36 Tahun 2009. Yang isinya memutuskan bahwa Pemerintah boleh mengadakan pelarangan merokok, asal mempunyai tempat khusus untuk merokok di tempat kerja, ditempat umum, dan tempat lainnya.

Hal tersebut karena merokok merupakan perbuatan yang secara ‘Hukum Legal’ atau di izinkan. Pihak LBH juga mengatakan, apabila pemerintah tidak membuat “tempat khusus untuk merokok” berarti akan dapat menghilangkan kesempatan bagi para perokok untuk merokok.

“Maka untuk itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut  wajib hukumnya untuk menyediakan tempat dan atau lokasi kawasan boleh merokok disamping adanya pemberlakuan kawasan tanpa rokok yang terjadi saat ini. Pada Perkantoran dilingkungan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara. Agar kiranya tidak terjadi tindakan-tindakan diskriminatif oleh pemerintah terhadap para perokok. Karena perokok juga merupakan hak konstitusi setiap warga Negara yang dilindungi oleh Undang-Undang”, jelas Khaidir kembali.(Irf)
sumber: medan.tribunnews

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *