KONTRAS DITUDING LAKUKAN PEMBUSUKAN SYARIAT ISLAM DI ACEH

Banda Aceh, (Analisa). Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh dinilai telah melakukan pembusukan terhadap syariat Islam di wilayah provinsi itu. Hal itu dilakukan KontraS Aceh melalui Koordinatornya, Destika Gilang Lestari dalam laporan yang dimuat di website Kompas.com dengan judul: “Kasus Kekerasan Berbasis Syariat Meningkat di Aceh” pada Kamis, 3 Januari 2013.
“Laporan tahunan KontraS itu bertendensi pembusukan Syariat Islam di Aceh. Dalam link berita tersebut, ratusan komentar muncul menghujat dan menghina Aceh dan Syariat Islamnya,” ujar Ketua Departemen Riset Rabithah Thaliban Aceh (RTA), Teuku Zulkhairi, MA kepada wartawan, Sabtu (12/1).

Ia menyebutkan, dalam laporan itu Destika Gilang Lestari mengungkapkan, bentuk pelanggaran hukum yang muncul dalam penegakan hukum syariat di Aceh di antaranya memandikan warga atau melakukan kekerasan terhadap mereka yang diduga melanggar Syariat Islam.

Bentuknya bermacam-macam, selain dimandikan, ada yang diarak, dipukuli, ditelanjangi sampai ada yang dinikahkan. “Pelaku kekerasan umumnya adalah massa, adapula oleh aparat,” kata Gilang dalam laporan tersebut. Padahal, tegas Zulkhairi, tanpa ada Syariat Islam diterapkan di Aceh, penindakan terhadap pelaku maksiat/mesum tetap akan dilakukan oleh masyarakat Aceh karena merasa daerahnya telah dicemari.

“Jadi, apa pasal tindakan warga semacam itu disebut sebagai kekerasan berbasis syariah. Bahkan, sebenarnya aksi warga semacam itu adalah hukum adat dan kearifan lokal, tidak ada sangkut pautnya dengan Syariat Islam. Sementara pelaku perzinahan dalam Syariat Islam hukumannya justru lebih keras, yaitu rajam,” kata Zulkhairi.

Selanjutnya disebutkan dalam laporan tersebut, dari 50 kasus kekerasan sebanyak 23 kasus adalah kekerasan yang terjadi dalam kasus khalwat (mesum), 11 kekerasan saat terjadi razia polisi syariat atau petugas Wilayatul Hisbah, 6 kasus penerapan hukuman cambuk, 2 razia oleh warga, 1 kasus pencabulan dan 1 kasus minuman keras.

Di akhir berita ini disebutkan, KontraS Aceh sangat menyayangkan bentuk kekerasan yang muncul. Proses penegakan hukum yang seharusnya dimunculkan, tetapi justru penghakiman jalanan yang dikedepankan. Ke depan, harus disosialisasikan mengenai larangan main hakim sendiri oleh warga yang menangkap pelaku pelanggaran syariat.

Pinggiringan Opini

Atas laporan ini, Zulkhairi menilai bahwa KontraS Aceh telah melakukan penggiringan opini publik seolah-olah proses penindakan terhadap pelaku pelanggaran hukum syariah sebagai sebuah kekerasan. Bagaimana tidak, lihat saja logika KontraS, di satu sisi mereka berharap agar proses penegakan hukum bisa berjalan dan warga tidak main hakim sendiri, namun mereka juga mengkategorikan hukuman cambuk di Aceh sebagai kekerasan berbasis syariah.

Padahal hukuman cambuk ini adalah legal formal dan dibenarkan oleh hukum yang berlaku di Aceh yang diatur dalam bentuk qanun atau perda. Dengan kata lain, hukuman ini jelas sekali bukan aksi main hakim sendiri oleh warga. Maka, dinilai kategori kekerasan berbasis syariah versi Kontras Aceh adalah sebuah upaya pembusukan, pembodohan dan upaya penggiringan opini publik untuk benci kepada hukum syariah di Aceh.

Karenanya, Rabithah Thaliban Aceh yang merupakan organisasi santri Aceh menuntut agar KontraS segera meminta maaf kepada seluruh masyarakat Aceh atas tuduhan yang tidak mendasar tersebut. (mhd)
sumber: analisadaily

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *