TERDAKWA KORUPSI RP 105 MILIAR JADI TAHANAN RUMAH

MEDAN, KOMPAS.com — Faisal, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) dan Elvian, Bendahara Pengeluaran di Dinas PU Kabupaten Deli Serdang, keluar dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Tanjung Gusta Medan dengan berganti status menjadi tahanan rumah atas penetapan hakim.

Informasi beredar, dua laki-laki yang menjadi terdakwa perkara dugaan korupsi ini dijemput langsung Jhon Wesly selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuk Pakam pada Jumat (11/1/2013) sekitar pukul 02.00 WIB dini hari. Tapi Kepala Rutan Tanjung Gusta, Tony Nainggolan yang dihubungi via telepon seluler mengatakan, penjemputan dilakukan perwakilan jaksa pada Rabu (9/1/2013).

“Bukan tadi malam, tapi Rabu malam. Kami terima surat eksekusinya pukul 23.40 WIB yang dibawa jaksa langsung,” kata Tony, Jumat (11/1/2013) siang.

Ditanya soal mekanisme pengeluaran tahanan di Rutan yang dinilai tak lazim itu, Tonu menyatakan soal waktu tidak ada masalah. “Tanggal 9 tengah malam kami terima surat, maka tanggal 9 juga dua tahanan itu harus dikeluarkan. Kami hanya mengikuti perintah UU atas surat itu,” katanya lagi.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) Noor Rachmad yang dikonfirmasi menganjurkan untuk menanyakan hal ini ke Pengadilan Negeri (PN) Medan. Disinggung pengeluaran tahanan yang tak menunggu jam kerja, dia beralasan HAM. “Kalau tidak dilaksanakan, salah lagi kita nanti. Hakim punya hak mengalihkan, tapi kami tetap komitmen dengan perkara ini,” tegasnya.

Masih di tempat yang sama, Dharmabella Timbaz selaku tim JPU mengatakan, permohonan kedua terdakwa masuk ke majelis hakim dengan alasan sakit dan harusnya penetapan dibacakan di depan umum oleh majelis hakim.

“Saya dapat info penetapannya diserahkan satu jam selesai sidang, biasanya dinyatakan di persidangan. Kami terima kabar penetapan siang harinya. Itu kewenangan hakim dan kami hanya menjalankan. Kalau masalah pelaksanaan penetapan harus hati-hati, kalau kami tahan-tahan, nanti HAM alasannya. Selesai urusan administrasi di Rutan malam itu sekitar pukul 00.30 WIB,” jelasnya yang dibenarkan Kasipenkum Kejati Sumut, Marcos Simaremare.

Kepala Humas PN Medan, Nelson Japasar menyatakan, seharusnya penangguhan atau pengalihan penahanan memiliki jaminan dan dibacakan di persidangan. “Kalau tahanan rumah, mau keluar harus izin hakim. Sebaiknya bentuk tertulis dan tetap dalam pengawasan jaksa. Rumahnya pun harus disebutkan dengan jelas dan kalau keluar rumah harus diawasi,” kata Nelson.

Panitera Pengganti (PP) perkara ini, Wahyu juga membenarkan sudah ditetapkan pengalihan tahanan untuk kedua terdakwa. Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini diketuai Denny L Tobing dengan hakim anggota Sugiyanto, Jonner Manik, Kemas Ahmad Jauhari dan Denny Iskandar.

“Alasannya sakit. Ada surat sakit dari RS Sari Mutiara Lubuk Pakam. Permohonan diajukan penasihat hukum terdakwa yang diketahui Sekda Pemkab Deli Serdang diwakili Asisten I. Sementara surat jaminan dari istrinya,” jelas Wahyu.

Sebelumnya, Rabu (9/1/2013) kedua terdakwa masih menjalani persidangan di PN Medan dengan agenda pemeriksaan saksi yang salah seorangnya adalah M Suprapto, Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan di Dinas PU Deli Serdang. Pantauan saat itu, kedua terdakwa tampak sehat tanpa ekspresi atau gerak tubuh yang terlihat menahan sakit.

Untuk diketahui, keduanya didakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Agus Sumantri selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Deli Serdang yang merugikan negara sebesar Rp 105,83 miliar berasal dari anggaran tahun 2010 sebesar Rp 178 miliar.

Faisal selaku Kadis atas inisiatif sendiri mengalihkan kegiatan-kegiatan yang terdaftar dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PU dari kegiatan bersifat tender (lelang) menjadi kegiatan swakelola. Ini dilakukan Faisal dengan alasan untuk menerapkan pola partisipatif, efisiensi waktu dan dana, serta menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengelola anggaran, hutang dan piutang di Dinas PU.

Padahal, menurut jaksa, terdakwa mengetahui bahwa untuk mengalihkan kegiatan bersifat tender menjadi swakelola harus melalui perencanaan yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan kemudian diajukan ke badan legislatif (DPRD) untuk dibahas dan mendapat persetujuan.

Selain itu, terdakwa Faisal juga menggunakan anggaran tahun 2010 tersebut untuk membayar kegiatan-kegiatan pada tahun anggaran sebelumnya, yakni 2007 hingga 2010. Dia juga menunjuk perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sehingga mengurangi pendapatan negara dari pajak.

Sementara terdakwa Elvian selaku bendahara pengeluaran memproses pencairan anggaran yang diperuntukkan membayar kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya, dan kegiatan swakelola tersebut tanpa disertai alat bukti yang sah dan lengkap.

Sedangkan Agus Sumantri memproses pencairan dana yang diajukan Elvian. Dengan beralihnya kegiatan tender menjadi swakelola, proses keluarnya dana APBD menjadi ganti uang yang diproses Elvian, dan menjadi dasar bagi Agus Sumantri untuk menerbitkan SP2D.
sumber: kompas

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *