LARANGAN DUDUK MENGANGKANG TAK MILIKI NORMA HUKUM

Sifatnya hanya pemberitahuan dan tidak bisa dikenakan sanksi.

VIVAnews – Larangan terhadap perempuan duduk mengangkang yang diserukan Pemerintah Kota Lhokseumawe tidak memiliki norma hukum yang mengikat. Larangan itu hanya dalam bentuk ‘Seruan Bersama’.

Disampaikan Kadiv Sipil Politik Yayasan LBH Indonesia, M. Ainul Yaqin, seruan yang ditandatangani pada tanggal 2 Januari 2013 oleh para pemangku kebijakan di Kota Lhokseumawe tersebut tidak jelas kedudukannya dalam tata hukum Indonesia.

Produk hukum dalam bentuk ‘Seruan Bersama’ tidak dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

“Dengan demikian keberadaan ‘Seruan Bersama’ bukanlah sebagai peraturan yang mengikat,” katanya.

Bila ‘Seruan Bersama’ dianalogikan dengan ‘Surat Edaran’ yang merujuk pada Pasal 1 butir 43, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 55/2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri disebutkan bahwa Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.

Mengingat isi ‘Seruan Bersama’ hanya berupa pemberitahuan, maka dengan sendirinya materi muatannya tidak merupakan norma hukum sebagaimana norma dari suatu peraturan perundangan-undangan.

Karena itu ‘Seruan Bersama’ tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menganulir berbagai peraturan di atasnya maupun perundang-undangan yang berlaku. Dan sifatnya hanya pemberitahuan dan tidak bisa dikenakan sanksi bagi yang tidak mengindahkan. Karena, ‘Seruan Bersama’  bukanlah norma hukum.

Lebih lanjut, justru ‘Seruan Bersama’ yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe tersebut telah mereduksi berbagai aturan perundang-undangan Hak Asasi Manusia terkait dengan kebebasan berekspresi.

Pada Senin 7 Januari 2013, aturan wanita dilarang duduk mengangkang saat berboncengan sepeda motor. Aturan ini dibuat agar saat duduk di sepeda motor, wanita terlihat lebih sopan dan tidak berpelukan dengan pasangan yang bukan muhrimnya.

Wali Kota Lhokseumawe, Suaidi Yahya adalah orang pertama melontarkan ide mengenai aturan larangan ngangkang di sepeda motor. Menurutnya, perempuan duduk mengangkang bertentangan dengan kesopanan dan mencederai penerapan syariat Islam di Aceh. (eh)
sumber: vivanews

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *