KORUPSI DI ACEH BAGAI GUNUNG ES

Pengawasan dari pusat kurang membuat pejabat di daerah leluasa melakukan korupsi.

BANDA ACEH – Gubenur Aceh Zaini Abdullah meminta semua pihak di Aceh ikut memberantas korupsi. Pasalnya, pemberantasan korupsi di Aceh saat ini bukan hal mudah tetapi sudah berakar dan beranak-pinak. Masalah korupsi di Aceh bagai gunung es yang hanya bagian kecil saja yang kelihatan, sementara bagian dasar yang lebih besar dan kuat masih tenggelam di bawah dasar kolam.

“Semua pihak pasti mengakui tidak mudah memberantas korupsi yang telah menjalar ke seluruh lini kehidupan, tapi hal tersebut harus terus dilakukan sehingga Indonesia terbebas dari tindakan tersebut,” kata Zaini di Banda Aceh, saat penandatanganan pakta integritas Aceh Bebas dari Korupsi, Jumat (11/1).

Zaini menegaskan, jika ingin Aceh menjadi sejahtera ke depan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memberantas semua jenis korupsi di semua sektor. Jika masyarakat tidak ingin memberantas korupsi, sama halnya dengan membiarkan kondisi Aceh tidak berubah dari sekarang. “Aceh harus benar-benar bebas dari korupsi sehingga masyarakat benar-benar sejahtera. Kalau tidak, sama saja,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan) Azwar Abubakar dalam kesempatan yang sama mengatakan siapa pun yang terlibat korupsi agar segera diusut. Bahkan, jika ada aparat birokrasi atau siapa pun di Aceh yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi, masyarakat harus melaporkan kepada pihak yang berwajib agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

Dengan berbagai aturan keterbukaan informasi dan pelayanan publik, masyarakat seharusnya lebih berani dan terbuka. Ia memastikan pihaknya akan memproses semua laporan masyarakat, jika disertai dengan bukti pendukung yang meyakinkan.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Anwar Adnan Saleh mengutarakan pihaknya akan terus berjuang menekan budaya korupsi yang dilakoni beberapa pejabat di daerahnya. “Kasus yang menimpa pejabat yang terduga melakukan pelanggaran tindak pidana korupsi harus menjadi pelajaran berharga bagi pejabat lainnya. Mari kita berjuang untuk memerangi pelanggaran tindak pidana korupsi ini,” katanya saat melantik pejabat eselon tiga di kantor Gubernur Sulbar, kemarin.

Anwar mengatakan, praktik korupsi merupakan musuh besar pembangunan daerah sehingga harus dicegah sekuat tenaga. Dampak tindakan korupsi sangat besar, terutama bagi diri sendiri dan masyarakat luas. Karena itu, ia berharap semua pejabat di lingkupnya bisa saling mengawasi. “Hal yang paling utama saya ingatkan kepada semua pejabat adalah hindari praktik korupsi. Itu akan merugikan pejabat itu sendiri dan masa depan anak-anaknya. Merugikan semua orang juga,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Sulbar, tegasnya, tidak akan main-main kepada koruptor. Anwar sudah memecat Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sulbar HH beberapa waktu lalu karena terlibat masalah korupsi. HH kini menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan kapal fiber senilai Rp 5,2 miliar di Pengadilan Negeri Mamuju. “Saya langsung pecat kalau ada lagi,” tuturnya.

Sementara itu, di Makassar, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Kejati Sulselbar) menetapkan Wali Kota Palopo Andi Tendriajeng sebagai tersangka dugaan korupsi dana pendidikan gratis di Kota Palopo. “Penetapan Tendriajeng sebagai tersangka ini berdasarkan hasil penyelidikan dan keterangan-keterangan saksi yang diperiksa tim Pidsus Kejati,” kata Kasi Penerangan dan Hukum (Penkum) Kejati Sulselbar Nur Alim Rachim, kemarin.

Berdasarkan keterangan saksi, kata Nur Alim, Tendriajeng sebagai wali kota Palopo diduga menyalahgunakan wewenang untuk mengambil dana pendidikan gratis Kota Palopo tahun 2011 untuk kepentingan pribadi. Akibat perbuatan tersebut, negara rugi hingga Rp 7 miliar. (Rusdy Embas)
sumber : shnews

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *