WAHAPI UNJUKRASA TUDING DPRD KOTA TANJUNGBALAI MANDUL

TANJUNGBALAI (Berita): Puluhan massa Wahana Anak Pinggiran (WAHAP) kota Tanjungbalai melakukan unjukrasa di depan pintu masuk kantor DPRD kota Tanjungbalai, Kamis (10/1).

Massa aksi unjukrasa dipimpin Andrian Sulin dan Nazmi Hidayat Sinaga membawa sebuah spanduk bertulisan Walikota dan Kadiskanla berkonspirasi dengan kelompok nelayan terima bantuan kapal GT. 30 dan oknum DPRD kota Tanjungbalai mandul serta membawa selebaran bermuatan dugaan KKN dan Korupsi oknum pejabat Pemko Tanjungbalai.

Dalam aksi orasi massa WAHAPI dengan menggunakan pengeras suara mengatakan mosi tidak percaya mereka kepada oknum DPRD kota Tanjungbalai, karena banyak masalah dugaan KKN dan Korupsi oknum pejabat Pemko Tanjungbalai disuarakan WAHAPI dan ditampung berbagai komisi DPRD nyatanya nihil. Padahal saat unjukrasa dan audensi dengan DPRD mereka berjanji akan menindaklanjuti masalah tersebut, tindaklanjut masalah janji oknum DPRD itu bohong belaka.

Seperti masalah dilakukan oknum walikota, penyelahgunaan wewenang terkait pindah jabatan PNS/SKPD dugaan berkaitan pungli terkesan jual beli jabatan, penyalahgunaan penyaluran dana hibah pada masyarakat dan penyalahgunaan dana hibah Deskranasda oleh istri/nyonya walikota dengan istri oknum SKPD lainnya menjadi temuan BPK-RI tahun 2012 dan termasuk dugaan korupsi Kadiskanla sebesar Rp171 juta dan Deskranasda sebesar Rp200 juta diminta WAHAPI para oknum DPRD melakukan tindaklanjut memanggil oknum Walikota melalui hak angket dan SKPD bersangkutan namun semua janji DPRD itu bohong.

Massa wahapi menuding DPRD kota Tanjungbalai sudah mandul, tidak dapat berbuat apa, dewan yang didudukan rakyat, terkesan tidak berpihak kepada rakyat, oleh karena itu rakyat massa Wahapi mengucapkan tidak akan memilih lagi oknum DPRD hanya memperkaya diri pribadi dalam kesengsaraan rakyat dan walikota serta kadis perikanan dan kelautan berkonspirasi dengan kelompok nelayan penerima bantuan kapal nelayan GT. 30 melalui kelompok usaha bersama ( KUB ) dengan biaya sebesar Rp1.500.000.000.

Selain itu, nelayan KUB mendapat bantuan sebesar Rp100 juta/kelompok yang dananya masuk rekening kelompok nelayan langsung, namun yang dikesalkan Wahapi, penerima bantuan dana nelayan KUB sebesar Rp2.700.000.000, program bantuan POMP – APBN 2012 tersebut terkesan bukan nelayan sebenarnya, bahkan ada oknum dewan dan oknum pejabat atau kelompok tertentu mendapat bantuan itu dengan mengatasnamakan nelayan. Padahal dia bukan nelayan sebenarnya, kesannya adanya konspirasi penerima dengan oknum walikota dan SKPD serta lainnya diduga mendapat upeti tutup mulut.

Untuk itu wahapi meminta Kejari Tanjungbalai melakukan tindakan dan aksi unjukrasa wahapi reda karena mereka massa wahapi diterima aspirasinya oleh ketua dan anggota komisi B DPRD Hj. Artati, SE, Hj. Nessy Arianti Sirait, Hj. Dewi Sirait, Hakim Djoa Kim Lie serta Sektariar dewan dan para wartawan serta petugas keamana lainnya turut menyaksikan. Massa wahapi menyampaikan mosi tidak percayanya kepada DPRD, karena banyak masalah disuarakan dan diterima DPRD tidak satupun ada penyelesaiannya dan dugaan penyelewengan dana bantuan nelayan KUB mendapat bantuan tersebut diduga memberi suap puluhan juta pada oknum pejabat tertentu.

Ketua komisi B Hj. Artati, SE mengatakan terkait adanya penyelewengan kapal dan bantuan dana nelayan KUB sebelum adik kesini sudah kami panggil mereka, namun apa yang kita duga itu tidak terbukti, tetapi kalau ada bukti dari adik Wahapi boleh-boleh saja ditindak lanjuti, kami terima kasih atas informasi wahapi dan mari kita sama-sama mengawasi kata Hj. Artati, seraya menututp pertemuan mereka. Pengatan wartawan pertemuan itu aman dan mendapat penjagaan dari aparat keamanan. Usai itu, massa pengujuk rasa bubar dengan tertib. (syn)
sumber: beritasore

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *