PEMERINTAH ACEH TANDATANGANI PAKTA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS KORUPSI

Banda Aceh, (Analisa). Gubernur Zaini Abdullah dan 64 Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) seperti dinas, badan dan lembaga beserta 23 pemerintah kabupaten/kota, Jumat (11/1) siang melakukan penandatanganan Pakta dan Zona Integritas menuju Aceh Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Acara penandatanganan yang berlangsung di Gedung Serba Guna Kantor Gubernur Aceh itu, turut dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Ir Azwar Abubakar, Perwakilan dari Ombudsman Pusat Azliani Agus, Kapolda Aceh Irjen Pol Herman Effendi, Ketua DPRA Hasbi Abdullah, Kajati, Pangdam Iskandar Muda dan sejumlah pejabat lainnya.

Gubernur Zaini Abdullah yang membacakan Pakta Integritas tersebut menyatakan, ini adalah upaya Aceh untuk memberantas praktek korupsi. Aceh harus menjadi daerah yang bebas dari korupsi, wilayah yang bersih dan juga melayani masyarakat.

“Mulai saat ini, mari kita bangun komitmen untuk menuju Aceh yang bebas dari segala bentuk korupsi guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat seperti yang kita cita-citakan bersama,” ujar Zaini.

Gunung Es

Agar Aceh bebas dari korupsi di Indonesia, maka seluruh kepala daerah kabupaten/kota terus meningkatkan kampanye anti korupsi dan memperbaiki kinerja pemerintahan, baik dalam melayani maupun keterbukaan informasi publik. Gubernur Zaini mengungkapkan, selama ini praktek korupsi ibarat gunung es. “Korupsi itu ibarat gunung es, jika dari jauh kita tidak melihatnya tetapi dari dekat tampak tindakan-tindakan korupsi sangat merugikan semua pihak,” kata Zaini.

Ditambahkan, penandatangan ini jangan hanya menjadi seremonial belaka. Setelah penandatanganan harus terwujud wilayah bebas korupsi dan terciptanya reformasi birokrasi di Aceh. “SKPA, Pemko dan Pemkab harus benar-benar mewujudkan hal ini. Jangan sekadar menandatangani saja, kita harus mempunyai langkah yang kongkrit terkait dengan zona integritas tersebut,” tegasnya.

Zaini juga menegaskan kegiatan kongkrit dalam menciptakan wilayah bebas korupsi serta reformasi birokrasi, yang merupakan amanah UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU-PA). “Mencipatakan wilayah yang bebas korupsi dan reformasi birokrasi merupakan bagian dari azas UU-PA,” ujarnya.

Memberantas korupsi dilakukan dengan tujuan menjadi Aceh sebagai daerah dengan tingkat korupsi yang rendah. Untuk ini, diimbau para kepala daerah mewujudkan WBK dan WBBM serta mengimplementasikannya di lapangan.

Sementara Menpan RB, Azwar Abubakar dalam sambutannya menyatakan, adalah tugas kita semua menciptakan Aceh terbebas dari korupsi. Tentunya harus dimulai dari lingkungan sendiri. “Sekarang saya masih dalam tahap mengajak semua pihak di seluruh Indonesia untuk tidak korupsi,” tandasnya. (mhd/bei)
sumber: analisadaily

This entry was posted in Berita, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *