MANTAN KADISHUB SAMOSIR DIVONIS 30 BULAN PENJARA

MEDAN (Waspada): Mantan Kadis Perhubungan Pemkab Samosir Maringan  Simbolon divonis 2,5 tahun (30 bulan) penjara, denda Rp50 juta subsider satu  bulan kurungan, karena melakukan tindak pidana korupsi terhadap dana pengadaan empat unit truk.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan diketuai  Muhammad Nur dalam putusannya dibacakan di ruang Cakra IV Pengadilan  Negeri (PN) Medan, Kamis (11/1) mengatakan, terdakwa dinyatakan melanggar  Pasal 3  UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  jo Pasal 55 KUHPidana.

Dalam pertimbangan hakim, di antaranya tidak ditemukan alasan pemaaf bagi  terdakwa. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam  pemberantasan korupsi, dan tindakannya menimbulkan kerugian negara.

Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Maringan agar  dipenjara selama 4,5 tahun (54 bulan), denda Rp200 juta.

Sebagaimana diketahui, dalam perkara ini terdakwa Maringan Simbolon, selaku  Kadishub Samosir, dalam pengadaan truk itu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran  (KPA) disinyalir menyetujui pembayaran keempat unit truk yang tidak sesuai  kontrak. Sehingga menimbulkan kerugian negara senilai Rp1,083 milliar.

Dalam perkara yang sama, majelis hakim telah menjatuhkan vonis 5 tahun  penjara terhadap Happy J Silalahi, selaku Direktur I CV Morahi Jaya. Dia divonis  dalam perkara korupsi pengadaan truk beranggaran Rp1,2 miliar dari  Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal untuk Kabupaten Samosir tahun  2010.

Selain itu, majelis hakim juga memvonis terdakwa Happy agar membayar denda  senilai Rp100 juta, yang dapat diganti dengan pidana penjara selama tiga bulan.  Bahkan, rekanan Pemkab Samosir ini dihukum membayar uang pengganti  kerugian negara senilai Rp1,083 miliar subsider dua tahun kurungan.

Happy dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi  sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU RI No.31 tahun 1999 tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan hakim tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut  Umum (JPU) KR Tamba dan Josua Ginting, yakni tujuh tahun enam bulan (7,5  tahun) penjara, denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan, serta uang  pengganti senilai Rp1,083 miliar subsider empat tahun kurungan.

Atas vonis hakim terdakwa didampingi penasehat hukumnya menyatakan  pikirpikir, apakah menerima putusan itu atau mengajukan upaya hukum  banding.

Sebagaimana diketahui dalam perkara ini, terdakwa Happy J Silalahi yang  dipercaya Pemkab Samosir untuk pengadaan empat unit truk, dianggap sebagai  orang paling bertanggungjawab. Sebab dia “menyulap” kepemilikan kendaraan  roda enam itu, seharusnya milik Pemkab Samosir menjadi milik perseorangan. Hal  tersebut dikuatkan dari barang bukti berupa empat STNK, didalamnya tertulis  nama perseorangan, bukan milik Pemkab Samosir. Sebagai rekanan yang  dipercaya, terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana korupsi atas  pembelian empat unit truk itu. (m38)
sumber: waspadamedan