PBB PEDESAAN DAN KOTA DIALIHKAN JADI PAJAK DAERAH

Binjai-andalas Wali Kota Binjai HM Idaham SH MSi, menerima pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah, terhitung sejak 1 Januari 2013.

Aplikasi data PBB Pemko Binjai diserahkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, M Husni Khatib kepada Wali Kota Binjai HM Idaham SH MSi, Senin (7/1) di Balai Kota Binjai, dan disaksikan  Kanwil DJP Sumatera Utara.

Wali Kota Binjai HM Idaham mengatakan, pengalihan PBB sektor perdesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah, merupakan sejarah baru bagi Pemko Binjai. Hal itu akan berpengaruh terhadap pembangunan kota, karena Binjai akan memperoleh pendapatan lebih besar.

Wali Kota menyampaikan terima kasih dan rasa salut atas bantuan, pembinaan dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai selama ini. Tanggung jawab sebagai aparatur negara, pelaksanaan otonomi daerah merupakan dasar untuk melaksanakan penghitungan dan penagihan PBB,  demi kelancaran pembangunan.

Disebutkannya, pengalihan PBB bukanlah pekerjaan gampang. Karenanya, Dinas Pendapatan diminta selalu membuka diri, agar terjalin kerjasama dan koordinasi dengan baik.”Kendati target PBB telah dilampaui, yakni 133 %, namun potensi yang belum tergali harus terus dikembangkan,” harap wali kota.

Sementara, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai menyebutkan, peralihan telah dipersiapkan sejak 2009, hingga terealisasi 2013. Pengalihan PBB perkotaan dan perdesaan Kota Binjai menjadi pajak daerah berlaku 1 Januari 2013, sebagaimana ditetapkan Peraturan Daerah Kota Binjai No 03 tahun 2011.

Direktorat Jenderal Pajak c/q Kantor pelayanan Pajak Pratama Binjai, sejak tanggal pengalihan tidak melaksanakan pengelolaan PBB–P2 Kota Binjai, termasuk menerima dan memroses segala bentuk bentuk berkait dengan pelayanan PBB-P2 dari wilayah Kota Binjai.

KPP Pratama Binjai masih melaksanakan pengelolaan PBB-P2, untuk wilayah kabupaten Langkat dan PBB sektor pertambangan, perhutanan dan perkebunan (PBB-P3) dalam wilayah kerja KPP Pratama Binjai, di samping melaksanakan tugas mengumpulkan penerimaan negara dari sektor pajak pusat lainnya. Seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan bea materai yang menjadi tanggung jawabnya.(SR)
sumber : harianandalas

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *