MELANGGAR UUD 1945, MK BUBARKAN RSBI

Jakarta-andalas Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI/SBI) bertentangan dengan UUD 1945 dan merupakan liberalisasi pendidikan. Dengan keputusan ini, RSBI/SBI yang ada saat ini harus dibubarkan.

Menurut Ketua MK Mahfud MD, keberadaan RSBI/SBI di sekolah-sekolah negeri hanya untuk orang-orang yang mampu.

Kalaupun masyarakat miskin bisa mendapatkan bea siswa untuk belajar di sekolah itu, mereka harus sangat cerdas. Kondisi seperti itu sangat bertentangan dengan prinsip konstitusi bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab negara.

“Sehingga hanya keluarga dengan status ekonomi mampu dan kaya yang dapat menyekolahkan anaknya pada sekolah SBI/RSBI. Anak-anak yang tidak mampu secara ekonomi yang kurang cerdas latar belakang lingkungannya yang sangat terbatas tidak mungkin sekolah di RSBI/SBI,” ujar Mahfud MD dalam sidang terbuka untuk umum di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (8/1).

MK juga menyatakan keberadaan RSBI/SBI menimbulkan pembedaan perlakuan terhadap akses pendidikan dan memunculkan komersialisasi pendidikan. MK menilai kelas internasional di sekolah negeri menjadikan pendidikan berkualitas menjadi barang mahal yang hanya dinikmati oleh mereka yang mampu secara ekonomi.

Selain itu, MK berpendapat bahwa penekanan bahasa Inggris bagi siswa di sekolah RSBI/SBI merupakan penghianatan terhadap Sumpah Pemuda tahun 1928 yang menyatakan berbahasa satu yaitu bahasa Indonesia. Oleh karena itu, seluruh sekolah di Indonesia harus menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia.

“Adanya aturan bahwa bahasa Indonesia hanya dipergunakan sebagai pengantar untuk di beberapa mata pelajaran seperti pelajaran Bahasa Indonesia, Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Sejarah, dan muatan lokal di RSBI/SBI,  maka sesungguhnya keberadaan RSBI atau SBI secara sengaja mengabaikan peranan bahasa Indonesia dan bertentangan dengan Pasal 36 UUD 1945 yang menyebutkan bahasa negara adalah bahasa Indonesia,” ujar juru bicara MK, Akil Muktar usai persidangan.

Sebagai konsekuensi dari putusan MK ini, RSBI/SBI di sekolah-sekolah pemerintah harus kembali menjadi sekolah biasa. “Menjadi sekolah biasa. Tidak ada label internasionalnya,” ujar Akil.
Akil menegaskan, pembatalan pasal ini kemudian berdampak pada status RSBI/SBI yang kini tidak memiliki kekuatan hukum. “Konsekuensinya harus dibubarkan,” ujar dia.

MK menguji materi aturan RSBI/SBI ini berdasarkan tuntutan para orang tua murid dan aktivis pendidikan. Mereka meminta MK menguji pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas karena tak bisa mengakses satuan pendidikan RSBI/SBI ini lantaran mahal.

Mereka adalah Andi Akbar Fitriyadi, Nadia Masykuria, Milang Tauhida (orang tua murid), Juwono, Lodewijk F Paat, Bambang Wisudo, Febri Antoni Arif (aktivis pendidikan).

Keberadaan RSBI dan SBI di Indonesia dinilai tidak hanya bertentangan dengan UUD 1945, tapi juga bentuk kebijakan diskriminatif dan pengastaan pendidikan. Pasalnya sekolah yang dilegalkan oleh UU Sisdiknas itu hanya dinikmati segelintir rakyat Indonesia.

Pengamat pendidikan, Darmaningtyas, menilai keputusan MK membatalkan pasal mengenai RSBI sebagai kemenangan publik. “Ini adalah kemenangan publik, bukan pemohon, dan ini adalah kearifan para hakim konstitusi,” ujar Darmaningtyas, di Gedung MK, Selasa (8/1).

Darmaningtyas mengatakan bahwa pembatalan pasal mengenai RSBI ini tidak akan mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia. Alasannya, karena RSBI sendiri tidak memberi kontribusi apapun pada perbaikan kualitas pendidikan. “RSBI itu hanya label. Tidak ada hubungan antara label dengan kualitas pendidikan,” ungkapnya.

Darmaningtyas mengatakan, pascapembatalan pasal 50 ayat 3 UU Sisdiknas, semestinya juga tidak perlu ada perubahan drastis terhadap 1.300-an RSBI yang sudah beroperasi.

Menurut Darmaningtyas pula, RSBI sering dijadikan alasan oleh pihak sekolah untuk menarik bayaran dari orang tua murid, tanpa memikirkan kualitas pendidikan. Maka, pascaputusan ini, RSBI menurutnya akan kembali menjadi sekolah reguler milik publik. “Sebelumnya, RSBI yang semestinya jadi milik publik, menjadi milik yang kuat bayar,” ujarnya.

Menurut Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Siti Juliantari, kebijakan diskriminatif ini dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan menggelontorkan dana dalam jumlah yang signifikan kepada sekolah-sekolah yang sesungguhnya sejak awal memang “sekolah unggulan” (RSBI dan SBI), ketimbang mengalokasikan dana secara khusus ke sekolah-sekolah terbelakang.

Dengan kata lain, semakin tinggi standar kualitas suatu sekolah, semakin besar pula peluang sekolah itu mendapatkan privilege dana khusus dari pemerintah, maupun dari masyarakat (melalui pungutan).

Sebaliknya bagi sekolah non RSBI/SBI justru akan makin tertinggal, karena tidak mendapat dukungan dana yang signifikan dari pemerintah dan ada larangan melakukan pungutan.

“Bukankah justru sekolah-sekolah terbelakang-lah yang perlu mendapatkan dana khusus dalam jumlah lebih besar agar dapat mengejar ketertinggalannya? Ini artinya pendidikan bermutu, disadari atau tidak, hanya dapat dinikmati oleh sekelompok kecil warga negara, dan terpusat di kota-kota besar,” ujar Siti Juliantari, Minggu (6/1) malam.

Sementara itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh menghargai dan menghormati keputusan MK yang menghapus sekolah RSBI.

Pada konferensi pers menanggapi putusan MK tersebut di Jakarta, Selasa (8/1) sore, Nuh mengingatkan urusan kualitas pendidikan harus tetap menjadi ruh dunia pendidikan kendati label RSBI harus dihapus.

Untuk itu, ia mengimbau sekolah, guru, dan siswa yang bersekolah di RSBI tetap bersemangat dalam belajar dan memajukan pendidikan Indonesia.

Menyinggung konsekuensi dari putusan MK terhadap sekitar 1.300 RSBI yang ada, Nuh menyatakan pihaknya akan berkoordinasi terlebih dulu dengan MK.

“Kami akan berkoordinasi dulu dengan MK tentang apa saja yang menjadi detail keputusan itu dan dengan dinas pendidikan kabupaten dan kota untuk menindaklanjutinya. Ini bukan soal kalah dan menang,”tegasnya.

Menyinggung subsidi dana yang selama ini dikucurkan pada RSBI, ia mengatakan akan diubah menjadi hibah kompetisi yang terbuka bagi semua sekolah yang memiliki prestasi.

Wamendikbud Musliar Kasim menambahkan pihaknya juga akan berkonsultasi dengan DPR yang sebelumnya membentuk Panja RSBI. (bbs/gus)
sumber : harianandalas

This entry was posted in Berita, Berita Pilihan. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *