SUNAT DANA GALI LUBANG KUBURAN, HAERU DAROJAT DIVONIS SATU TAHUN

[JAKARTA] Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis satu tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan terhadap eks Kepala Sub Dinas (Kasudin) Pemakaman Jakarta Utara, Haeru Darojat yang merupakan terdakwa kasus pemotong anggaran gali kubur.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Hareu Darojat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama dan berlanjut. Sebagaimana dalam dakwaan kedua, melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat 1 a,b, ayat 2 dan 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana,” kata Ketua Majelis Hakim saat membacakan putusan dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (7/1).

Dalam pertimbangannya, Hakim menilai Haeru terbukti memerintahkan Udin Jamaludin (Bendahara pengeluaran pembantu pada Sudin Pemakaman Jakarta Utara) dan Kasi Area I, Cicilia Bustari, agar anggaran dana subsidi gali-tutup lubang makam yang besarnya Rp 300.000 per lubang makam dipotong sebesar Rp 100.000 per lubang makam selama April 2010 sampai September 2011.

Sehingga, anggaran gali kubur yang jumlahnya Rp 1,533 miliar terpotong sebesar Rp 610.580.800. Dan dianggap merugikan keuangan negara.

“Di tahun 2010-2011 sudin pemakaman Jakarta Utara mendapat anggaran sebesar Rp 1,533 miliar. Ataas anggaran tersebut, terdakwa telah terbukti salah gunakan kewenangan yang seharusnya dibayarkan Rp 300 ribu per lubang makam tetapi hanya dibayarkan Rp 200 ribu per lubang makam. Sehingga, besar anggaran yang dipotong Rp 610.580.800. Sehingga merugikan keuangan negara sebesar tersebut,” kata Hakim Anggota I Made Hendra.

Selain merugikan keuangan negara, Haeru juga dianggap menguntungkan diri sendiri sebesar Rp 5 juta setiap bulan dari pemotongan anggaran tersebut. Sehingga, total yang didapat Haeru selama 18 bulan sebesar Rp 90 juta.

Kemudian, menguntungkan Cicilia Sri Endang sebesar Rp 45 juta dan Udin Jamaludin sebesar Rp 18 juta. Sedangkan, sisa dana pemotongan digunakan Haeru untuk biaya operasional.

Selain dikenakan pidana penjara, Haeru juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 90 juta.

“Memerintahkan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 90 juta. Apabila tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka dipidana dengan pidana penjara selama enam bulan,” tegas Pangeran.

Atas putusan Majelis Hakim tersebut, Haeru dan penasehat hukumnya menyatakan akan menggunakan waktu tujuh hari untuk pikir-pikir apakah akan mengajukan banding atau tidak.

Demikian juga, Penuntut Umum, Dody Silalahi menyatakan pikir-pikir terhadap putusan hakim.

Sebelumnya, Haeru dinyatakan terbukti memotong anggaran gali kubur sebanyak Rp 610.580.800 sehingga dituntut satu tahun dan enam bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Serta, didenda Rp 50 juta subsider enam bulan kurungan.

“Menuntut, supaya majelis hakim menyatakan terdakwa Haeru Darojat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi. Sebagaimana, dalam dakwaan kedua, yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor,” kata Jaksa Dody saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (6/12).

Selain itu, Jaksa juga menuntut terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 90 juta. Dengan ketentuan, terdakwa harus membayar selambat-lambatnya satu bulan setelah keputusan ini berkekuatan hukum tetap.

Jika tidak mampu dibayar, harta kekayaannya disita dan dirampas untuk negara. Jika tidak cukup juga, maka diganti pidana penjara selama 3 bulan kurungan.

Dalam pertimbangannya, jaksa mengatakan terdakwa Haeru Darojat selaku Kasudin Pemakaman, Jakarta Utara, terbukti melakukan korupsi dengan menyalahgunakan kekuasaan, yaitu memotong alokasi dana gali-tutup sekitar 360 lubang makam di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Semper, Jakarta Utara mulai April 2010 sampai September 2011 sebesar Rp 100.000 tiap bulan. Dari anggaran yang seharusnya Rp 300.000.

Sehingga, lanjut Dody menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang berakibat merugikan keuangan negara sebesar Rp 610.580.800. (N-8)
sumber: suarapembaruan

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *