LARANGAN DUDUK MENGANGKANG DITENTANG

LHOKSEUMAWE – Pemerintah Kota Lhokseumawe resmi mengeluarkan imbauan yang melarang kaum hawa duduk mengangkang di atas sepeda motor, hari ini. Surat Edaran larangan ini telah ditempel di tempat-tempat umum di Kota Lhokseumawe.

Surat edaran itu ditandatangani Walikota Lhokseumawe Suaidi Yahya, Ketua DPR-Kota Lhokseumawe Saifuddin Yunus, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Lhokseumawe Tgk H Asnawi Abdullah, dan Ketua Majelis Adat Aceh, Kota Lhokseumawe Tgk H Usman Budiman.
join_facebookjoin_twitter

Dalam surat yang diterima wartawan, disebutkan perempuan yang dibonceng dengan sepeda motor oleh lelaki muhrim, bukan muhrim, suami maupun sesama perempuan, agar tidak duduk secara mengangkang kecuali dengan kondisi darurat. Salah satu poin disebutkan saat berkendara, baik di mobil maupun sepeda motor, warga Lhokseumawe dilarang bersikap tidak sopan seperti berpelukan, berpegang tangan atau cara lain yang melanggar syariat Islam, budaya dan adat istiadat masyarakat Aceh.

Aturan itu juga mengimbau lelaki dan perempuan agar saat melintasi tempat-tempat umum menggunakan pakaian yang menutup aurat, dan tidak berbusana ketat. Aparat desa pun diminta untuk menyosialisasikan imbauan ini. Bahkan Walikota Lhokseumawe Suaidi Yahya dan unsur pemerintah setempat turun langsung untuk menempel imbauan ini.

Seperti diketahui, ide mengatur larangan perempuan duduk mengangkang di sepeda motor mulanya dilontarkan Walikota Lhokseumawe pada acara dakwah di Lapangan Hiraq Lhokseumawe, jelang pergantian tahun, Senin, 31 Desember 2012. Menurutnya, perempuan duduk mengangkang bertentangan dengan kesopanan dan mencederai penerapan syariat Islam di Aceh.

“Perempuan duduk mengangkang di sepeda motor apalagi dengan pasangan bukan muhrim merendahkan marwah perempuan itu sendiri,” katanya.

Suaidi juga menilai perempuan duduk mengangkang di sepeda motor juga tidak sesuai dengan budaya masyarakat Aceh yang menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam. Karena itu pemerintah Kota Lhokseumawe perlu membuat sebuah aturan yang katanya juga untuk meningkatkan marwah perempuan.

Juru bicara Forum Komunikasi masyarakat sipil Lhokseumawe dan Aceh Utara, Safwani menyebutkan, jika alasannya untuk menaikan derajat perempuan, harusnya wali kota melahirkan kebijakan yang dapat memberdayakan perempuan.

“Terlalu sempit pandangan wali kota jika untuk menaikkan derajat perempuan. Suaidi Yahya tidak punya program yang berkualitas,” katanya.

Menurut masyarakat sipil Lhokseumawe, upaya mengatur dan melarang perempuan duduk mengangkang di sepeda motor sebenarnya hanya merupakan pengalihan isu. Saat ini banyak permasalahan di Lhokseumawe yang harusnya mendapat perhatian pemerintah.

“Ini upaya pengalihan isu terutama kasus korupsi di dinas kesehatan yang merugikan negara Rp3,4 miliar lebih, yang seharusnya mendapat perhatian walikota. Selain itu banyak permasalahan di Lhokseumawe yang juga perlu mendapat perhatian seperti pengentasan kemiskinan, air bersih, masalah korban konflik dan lain-lain,” ujarnya.
sumber: waspada

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *