ALOKASI PUPUK ORGANIK SUMUT 2013 TURUN

Medan, 6/1 (ANTARA) – Alokasi pupuk organik untuk Sumatera Utara turun menjadi 27.900 ton pada 2013 dibanding 2012 sebanyak 34.600 ton.

“Benar, alokasi pupuk Petroganik untuk Sumut tahun ini turun atau tinggal 27.900 ton dibandingkan tahun lalu yang 34.000 ton. Tetapi biasanya, pemerintah siap mengalokasikan tambahan kalau pupuk itu diperlukan di atas alokasi,” kata Sales Supervisor II PT Petrokima Gresik Wilayah Sumut Cahyono di Medan, Minggu.

Pengurangan jatah pupuk organik itu karena pemerintah mengacu pada realisasi 2012 yang berdasarkan angka sementara hanya sekitar 25ribuan ton dari alokasi sebanyak 34.600 ton.

Padahal sebelum direvisi, alokasi Petroganik untuk Sumut itu lebih besar atau 46.800 ton.

“Kalau serapan tahun lalu lebih tinggi atau sama dengan alokasi, diyakini pemerintah menambah alokasi untuk tahun ini,”katanya.

Cahyono menjelaskan, sebenarnya penyerapan pupuk organik di Sumut terus meningkat setiap tahun, tetapi masih belum maksimal.

Tahun 2012 misalnya, penyaluran pupuk organik sudah 25ribuan ton dari realisasi 2011 yang masih 20.000 ton.

“Perlu sosialisasi yang lebih gencar lagi kepada petani tentang manfaat penggunaan organik itu meski sebagian petani sudah menyadari pentingnya pupuk itu,”katanya.

Pupuk organik misalnya untuk menormalkan lahan tanaman sehingga bisa meningkatkan produktivitas hasil panen.Bahkan kalau digunakan untuk sektor perikanan bisa menguntungkan karena penggunaan pupuk organik bisa menumbuhkan makanan alami sehingga bisa mengurangi biaya produksi dari pengeluaran pakan.

“Penggunaan pupuk organik perlu semakin diperbanyak, untuk menaikkan produktivitas hasil panen Sumut yang masih jauh di bawah petani di Jawa,”katanya.

Dia memberi contoh, produktivitas panen padi petani di Sumut rata-rata di bawah enam ton per hektare, sementara di Jawa sudah sekitar sembilan ton.

Anggota DPD RI utusan Sumut, Parlindungan Purba, menyebutkan, DPD RI siap membantu Sumut kalau perlu tambahan pupuk bersubsidi termasuk organik itu.

Tetapi, kalau memang penyerapan terus di bawah angka alokasi, maka wajar saja pemerintah mengurangi dan mengalihkan ke daerah yang memerlukan.

“Yang penting dievaluasi adalah apakah daya serap petani yang memang rendah atau sistimnya yang kurang tepat dan hitungan kebutuhan yang tidak akurat.Perlu evaluasi, mengingat pupuk kebutuhan utama untuk petani,”katanya.(Ant)

This entry was posted in Berita, Informasi AgriBisnis, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *