PENETAPAN KRITERIA MISKIN TIDAK SESUAI KENYATAAN HIDUP

MEDAN (Waspada): Sejumlah pengamat ekonomi Sumatera Utara menilai, data  penduduk miskin yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) baik secara nasional  maupun provinsi dinilai tidak fair (adil). Pasalnya, data ini tidak sesuai kenyataan hidup yang dialami masyarakat Indonesia. Selain itu, kriteria miskin di Indonesia  berbeda dengan kriteria miskin yang ditetapkan PBB.

Pengamat ekonomi Sumut Prof. Aldwin Surya menilai, kriteria miskin yang  ditetapkan BPS saat ini menjadi acuan di Indonesia. Namun kriteria tersebut  berbeda dengan yang ditetapkan PBB. “PBB menyatakan, kriteria miskin adalah penduduk yang berpenghasilan AS$2 per hari. Sementara, di Indonesia hanya  AS$1 per hari. Bila mengacu pada kriteria BPS, maka jumlah masyarakat miskin  di Indonesia berkurang. Tapi bila menggunakan kriteria PBB, maka jumlah penduduk miskin Indonesia lebih besar lagi,” kata Aldwin Surya kepada Waspada,  Kamis (3/1).

Berdasarkan kriteria BPS, lanjut Aldwin, penduduk miskin adalah mereka yang  berpenghasilan di bawah garis kemiskinan, dimana garis kemiskinan yang  ditetapkan untuk daerah perkotaan adalah Rp270 ribu per kapita per bulan.

“Bila kriteria ini yang digunakan, jelas tidak fair. Sebab, penghasilan tersebut  hanya dapat memenuhi kebutuhan makannya saja. Sedangkan untuk kebutuhan  lainnya seperti pendidikan, kesehatan dan lainnya jelas tidak dapat terpenuhi,”  ujarnya.

Dia menyebutkan, penetapan kriteria miskin di Indonesia tidak sesuai dengan  kenyataan hidup yang dialami masyarakat Indonesia. Karena penetapan batas  minimal untuk mendapatkan asupan makanan bergizi saja tidak cukup. Apalagi  untuk pemenuhan pendidikan, makan, rumah layak huni dan kesehatan, tentu  sangat tidak mencukupi.

Hal senada dikatakan pengamat ekonomi dari Universitas Negeri Medan  (Unimed) Muhammad Ishak. Menurutnya, data yang dikeluarkan BPS tidak fair. Di  Indonesia, banyak penduduk yang berpenghasilan Rp300.000 per kapita per  bulan. Mereka termasuk kriteria tidak miskin. Padahal, dengan pendapatan  tersebut, masyarakat tidak bisa berbuat apaapa.

“Dengan penghasilan Rp300.000 per kapita per bulan untuk saat ini, jelas  masyarakat tidak bisa berbuat apaapa. Mereka hanya mampu memenuhi  kebutuhan makan apa adanya. Bahkan makanan yang dikonsumsi tidak  berkualitas,” ujarnya.

Menurut M. Ishak, seharusnya yang dilihat bukan hanya dari sisi pendapatan,  tetapi juga jumlah anakanaknya yang bersekolah, jumlah kualitas makanan  keluarga (empat sehat lima sempurna), aktivitas ekonomi keluarga, kontinuitas  bekerja, aspek perumahan, serta kesehatan. “Jadi seharusnya, aspekaspek  tersebut digunakan dalam menentukan indikator kemiskinan di Indonesia,”  ujarnya.

M. Ishak menegaskan, ke depan pemerintah harus mengubah indikatorindikator  kemiskinan yang selama ini digunakan. “Sahsah saja BPS menetapkan batas  kriteria kemiskinan. Namun faktanya di lapangan, banyak masyarakat yang  tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup layak, mendapatkan pelayanan  kesehatan, pendidikan dan sebagainya,” ujarnya.

Tidak Sesuai Realita

Sementara itu, data penduduk miskin yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik  (BPS) hanya mencapai 28,59 juta orang, mendapat sorotan dari pengamat sosial  di Medan Arifin Saleh. Apalagi, BPS menyatakan terjadi penurunan jumlah  penduduk miskin dari 29,13 juta (Maret 2012) menjadi 28,59 juta (September  2012).

Menurut Arifin, angka yang dikeluarkan itu tidak sesuai dengan realita di  lapangan. “Sedih sekali saya melihat angka itu, karena tidak sesuai dengan  realita yang ada,” kata Arifin Saleh.

Data yang dikeluarkan BPS ini, lanjutnya, jangan sampai ‘menyilaukan’  pemerintah karena dinilai berhasil menurunkan angka kemiskinan. “Jangan  sampai pemerintah merasa puas dengan angka yang dikeluarkan BPS ini.  Angkaangka ini menjebak dan saya rasa keluarnya angkaangka itu karena  mendapat intervensi, seolaholah pemerintah berhasil menurunkan angka  kemiskinan,” sebutnya.

Kata dia, sebaiknya pemerintah tidak terlalu fokus menurunkan angka  kemiskinan, namun harus lebih fokus kepada kualitas penduduk. “Saya rasa  masyarakat yang tidak bisa melanjutkan sekolah sampai SMA serta tidak bisa  membiayai perobatan sudah termasuk miskin,” ujarnya.

Sementara itu, Akademisi dari USU Prof. Badaruddin memiliki pendapat yang  berbeda. Bahkan dia menilai pemerintah tidak berhasil menurunkan angka  kemiskinan di Indonesia. Padahal, program yang dibuat pemerintah cukup  banyak seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Corporate  Social Responsibility (CSR) dan usaha rakyat.

“Begitu banyak program dibuat pemerintah, namun penurunan jumlah  penduduk miskin hanya sedikit. Ini berarti, program pemerintah itu tidak  berhasil kalau penurunan kemiskinan sekitar 0,54 persen,” tuturnya.

Menurut Badaruddin, kegagalan program pemerintah itu dikarenakan  implementasinya di lapangan tidak sesuai yang diharapkan. “Seperti program  PNPM, bisa dialihkan dengan membuat program menumbuhkan ekonomi  masyarakat. Selama ini, PNPM hanya berbentuk fisik. Kalau untuk daerah  pedesaan, mungkin bangunan fisik itu bermanfaat untuk menumbuhkan  perekonomian, tapi untuk perkotaan tidak,” ujarnya.(m41/h02)
sumber: waspadamedan