KELOMPOK TANI REBUT LAHAN YANG DIRAMPAS PERKEBUNAN

Binjai-andalas Sekitar 200 anggota kelompok tani Bukit Barat, Desa Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, kemarin, merebut kembali hak tanah yang dirampas pihak perkebunan pada tahun 1966 silam.

“Kami merebut kembali hak tanah yang sudah dikuasai orang-orang tua kami terdahulu, bukan menggarap lahan perkebunan,”tegas Ketua Kelompok Dewalosa Saragih, kepada aparat yang menghadang massa kelompok tani memasuki lahan yang selama ini dikuasai PTPN IV.

Kelompok tani kemudian memperlihatkan Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) No 16/HGU/ BPN/ 2006, ditandatangani Joyo Winoto PhD.

Berdasarkan risalah pemeriksaan tanah Kantor Wilayah BPN Sumut menyatakan, tanah garapan masyarakat yang dikuasai secara fisik di lapangan seluas 301,5 ha, diusulkan ditangguhkan dari pemberian HGU, hingga ada penyelesaian.

Dari permohonan HGU seluas 7.375,6 ha, HGU hanya diberikan seluas 6.475 ha.  PTPN IV, yang dulunya lahan dikerjakan Perkebunan Teh Langkat (PSL), harus memberikan hak rakyat. Melihat data itu, petugas keamanan, mundur dan kelompok tani pun mendirikan posko.

Tuntutan pengembalian lahan milik rakyat itu, sudah dilakukan 10 Desember 2012, ternyata aparat bertindak arogan, sembari mengancam tembak. Pada tuntutan kedua, Minggu (30/12), aparat tak dapat berbuat banyak, sehingga membiarkan kelompok tani dengan syarat tidak melakukan tindakan anarkis dan perusakan.

“Kami tak punya niat merusak,” ujar Saragih, sembari memasang bendera merah putih di depan banguan posko. Kepemilikan tanah, sebagai milik rakyat, diakui saksi hidup Sukarno dan Tukiman. Menurut Tukiman, mereka menguasai lahan sejak 1963, yang saat itu masih hutan.

Kala itu, kehidupan aman dan damai, apalagi sudah ada dua bangunan masjid dan tempat pengajian. Ternyata suasana damai itu dirusak pada 1972 oleh Perkebunan Teh Langkat (PTL), yang menguasai tanah rakyat. Kelompok tani juga berjuang melawan itimidasi perkebunan yang dibantu aparat keamanan melalui Rukun Tani Indonesia (RTI). Ternyata usaha itu gagal, sebab masyarakat ditakut-takuti dengan tuduhan keterlibatan organisasi terlarang.

Direktur Eksekutif Lembaga Peningkatan Wibawa Hukum dan Kesejahteran (LSM) Gatwamtra Binjai, Aminton Pakpahan SH menegaskan, tidak ada alasan bagi aparat dan perkebunan menghalangi kelompok tani untuk merebut kembali hak tanahnya.

Melalui surat No. 298/ Gatwamtra/ XII/ 2012,  Aminton Pakpahan mengirimkan laporan kepada Presiden RI, Ketua DPR-RI, Komnas HAM-RI, Kemendagri dan Kapolri di Jakarta, hingga ke Dirut PTPN IV di Medan.

Meneliti aset PTPN IV dan hasil investigasi, telah dirampas tanah rakyat seluas 375 ha dan menguasai tanah seluas 301,5 ha tanpa alas hak yang sah dari pemerintah. “Terlalu banyak penyelewengan terjadi di Perkebunan, mulai PTPN II sampai PTPN IV, yang merugikan negara triliunan rupiah,”bebernya.  (SR)
sumber : harianandalas

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *