10 DAERAH DI SUMATERA TERANCAM BANGKRUT

Fitra Rilis Catatan Akhir Tahun 2012

Medan, (Analisa). Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumatera Utara melalui Direktur Eksekutif Rurita Ningrum dan Divisi Advokasim Irvan Hamdani Hasibuan me-release catatan akhir tahun 2012 terkait 10 daerah terancam bangkrut di Sumatera Utara, Senin (31/12).
Menurut Ruri, 10 daerah terancam bangkrut karena belanja pegawainya di atas 54 persen. “Yang dimaksud terancam bangkrut di sini, bahwa belanja pegawai (gaji dan tunjangannya) melebihi 54 persen,”laporannya dalam siaran pers diterima Analisa, Selasa (1/1).

Dia menjelaskan, dalam rincian belanja tidak langsung terdapat, belanja pegawai, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa,belanja tidak terduga.

“Persentase di bawah ini jumlah belanja pegawai saja yang terdiri dari gaji dan tunjangan dibandingakan dengan belanja modal. Setiap tahun daerah-daerah menganggarkan kenaikan gaji dan tunjangan dan tidak lebih kreatif dalam pencapaian padnya, maka bisa kita lihat pembangunan daerah-daerah akan stagnan jalan di tempat dan nyaris bangkrut karena hanya membiayai belanja pegawainya saja yang berharap dan mengadah pada pemerintah pusat dan provinsi.

Adapun 10 daerah yang terancam bangkrut, lanjutnya yakni Kota Padang Sidempuan 65 persen, Kota Tebing Tinggi 64 persen, Mandailing Natal 63 persen, Pematang Siantar 62 persen, Dairi 60 persen, Simalungun 60 persen, Tobasa 59 persen. Karo 59 persen, Binjai 57 persen dan Tapanuli Tengah 55 persen.

Dia juga menjelaskan, 10 daerah dengan pad terkecil di Sumut tahun 2012 yakni, Nias Selatan (1,6 persen), Nias Barat (1,9 persen), Gunung Sitoli (2 persen), Phakpak Barat (2,1), Tapanuli Utara (2,1 persen), Humbang Hasundutan (2,1), Labuhan Batu Utara (2,5 persen), Padanglawas Utara (2,6 persen), Batubara (2,8 persen), Nias selatan (2,9 persen).

Sedangkan, 10 daerah dengan pad terbesar di Sumatera Utara tahun 2012 Kota Medan (38,7 persen), Deli Serdang (18,6 persen), Pematang Siantar (9,2 persen) , Tebing Tinggi (9,1 persen), Simalungun (8,1 persen), Tapanuli Selatan (7,9 persen), Labuhan Batu (7,4 persen), Tanjung Balai ( 6,9 persen), Mandailing Natal (6,6 persen) dan Nias (6,4 persen).

Terbaik dalam Belanja Daerah

Sementara itu juga dijelaskan 10 daerah yang terbaik membelanjai daerah tahun 2012. Daerah tersebut yakni, Nias Barat (Belanja langsung 72 persen, sedangkan belanja tidak langsung 28 persen, Nias Utara (belanja langsung 66 persen dan belanja tidak langsung 34 persen, Nias belanja langsung 65 persen dan tidak langsung 35 persen. Nias Selatan belanja langsung 60 persen dan tidak langsung 40 persen), Padang Lawas Utara belanja langsung 59 persen dan tidak langsung 41 persen, Gunung Sitoli belanja langsung 56 persen dan tidak langsung 44 persen, Kota Medan belanja langsung 55 persen dan tidak langsung 45 persen, Labuhan Batu Selatan belanja langsung 54 persen dan tidak langsung 45 persen, Pakpak Barat belanja langsung 53 persen dan tidak langsung 47 persen dan Batubara belanja langsung 52 persen dan tidak langsung 48 persen.

Sedangkan 10 daerah terburuk dalam membelanjai daerah tahun 2012 yakni Padang Sidempuan belanja langsung 32 persen dan tidak langsung 68 persen, Mandailing Natal belanja langsung 33 persen dan tidak langsung 67 persen, Dairi belanja langsung 34 persen dan tidak langsung 66 persen, Pematang Siantar belanja langsung 35 persen dan tidak langsung 65 persen. Tebing Tinggi belanja langsung 35 persen dan tidak langsung 65 persen. Simalungun belanja langsung 36 persen dan tidak langsung 64 persen, Toba Samosir belanja langsung 37 persen dan tidak langsung 63 persen. Karo belanja langsung 37 persen dan tidak langsung 63 persen, Tapanuli Tengah belanja langsung 39 persen dan tidak langsung 61persen dan Asahan belanja langsung 39 persen dan tidak langsung 61persen.

Postur Birokrasi

Ruri menjelaskan, anggaran yang begitu besar untuk belanja pegawai semakin memperkuat sinyalemen postur birokrasi kita semakin gemuk. Kendati begitu, fakta di lapangan, pelayanan birokrasi dan pembangunan infrastuktur, jauh dari capaian yang selama ini didambakan masyarakat.

Salah satu penyebab buruknya komposisi anggaran, lanjut Ruri karena tidak adanya pengaturan besaran tunjangan kesejahteraan daerah dengan postur anggaran yang sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai hanya menyisakan anggaran yang relatif kecil untuk pembiayaan pembangunan.

“Tanpa pengawasan yang berkesinambungan, penyelewengan APBD yang melibatkan kongkalingkong antara anggota Dewan, kalangan eksekutif, pengusaha dan pemangku kepentingan lain yang terkait dengan APBD akan terus terjadi dengan modus-modus yang makin canggih. Terlepas dari hal tersebut di atas, kita melihat masih banyak hal yang menyebabkan suatu pemerintahan daerah tidak membawa dampak apapun bagi masyarakatnya selain daripada sebagai fungsi melayani ini masih terlihat dari postur belanja yang ternyata masih banyak daerah lebih berat membiayai gaji pegawainya daripada belanja modal atau yang kita sebut juga belanja langsung kepada kebutuhan masyarakat,” paparnya. (maf)
sumber: analisadaily

This entry was posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *