PDIP MINTA KPK AMBIL ALIH KASUS MANDEK DI POLRI

Polri juga diminta bertindak tegas dalam menegakkan ketertiban

VIVAnews – Ketua Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia dan Perundang-undangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Trimedya Panjaitan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih kasus-kasus korupsi yang mandek di Mabes Polri. Menurutnya, Polri masih lemah dalam menindak kasus yang dekat dengan kekuasaan.

“Harus segera diambil alih kalau kasus itu lama-lama digoreng, P19 dan seterusnya,” kata Trimedya dalam laporan akhir tahun 2012 PDIP bidang hukum di Balai Kartini, Jakarta, Minggu 30 Desember 2012.

Trimedya mengungkapkan bila kepolisian khususnya Kapolri Jenderal Timur Pradopo tidak tegas maka lembaga itu akan semakin terpuruk. Padahal, katanya, kepercayaan masyarakat kepada mereka kian menurun. “Upaya melawan Polri dari masyarakat sangat tinggi,” ujarnya.

Tidak hanya di bidang penanganan kasus korupsi, Anggota komisi III DPR RI itu menilai, Polri juga harus tegas dalam menegakkan ketertiban di masyarakat. Menurutnya, korps baju cokelat itu tidak boleh takut dituding melanggar HAM. “Asal prosedur dia ikuti, bisa menembak orang. Asal anarki, ya tindak,” katanya.

Trimedya menambahkan lambannya Polri dalam menjalankan tugasnya ini berakibat buruk terhadap diri mereka sendiri. Munculnya Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional adalah salah satu indikasi. “RUU Kamnas adalah upaya mendelegitimasi Polri dalam upaya menjaga keamanan. Polri dinilai tidak mampu dan harus diambil-alih oleh tentara,” ucapnya.

Sebelumnya, Trimedya mengungkapkan beberapa kasus yang terhenti di tangan kepolisian. Kasus-kasus itu antara lain pemalsuan surat petinggi Partai Demokrat, Andi Nurpati, dan kasus korupsi mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari dalam proyek pengadaan alat kesehatan tahun 2005 yang lalu.
sumber: vivanews

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *