BPH MIGAS: PEMERINTAH DAERAH PUNYA HAK HAPUS BBM SUBSIDI DI WILAYAHNYA

MedanBisnis-Jakarta. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menegaskan pemerintah daerah berhak mengeluarkan kebijakan penghapusan BBM subsidi di daerahnya masing-masing.
Hal ini memperkuat sikap Asosiasi Gubernur Se-Indonesia yang mendukung upaya penghapusan BBM subsidi tanpa persetujuan pemerintah pusat. Wacana ini pernah dimunculkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

“Pemda kalau mau menghapuskan BBM subsidi, mereka bisa lakukan sendiri tanpa harus menunggu izin pemerintah pusat,” kata Wakil Kepala BPH Migas Fahmi Matori, Minggu (30/12).

Menurut Fahmi, izin operasi SPBU ada di Pemda, Pemda mempunyai hak untuk mengatur setiap SPBU boleh jual BBM subsidi apa tidak di daerah yang diberikan izin operasi oleh Pemda.

“Kenapa bisa dilakukan sendiri oleh Pemda, karena Pemda yang memberikan izin operasi SPBU, sedangkan hubungan pengusaha SPBU dengan Pertamina hanyalah sebatas franchise dengan prinsipal untuk memasarkan produknya,” ucap Fahmi.

Fahmi menambahkan Pemda bisa saja melarang pemegang produk tertentu untuk memperdagangkan produk di wilayahnya, dalam hal ini dilarang menjual BBM subsidi.

“Contoh, Pemda DKI melarang di wilayah Perumahan Elit seperti Pondok Indah dan lainnya ada SPBU di wilayah tersebut menjual BBM subsidi, hanya boleh jual BBM Non Subsidi, itu boleh, itu haknya Pemda,” ungkapnya.

Jika itu dilakukan, lambat laun, orang-orang kaya yang tinggal di wilayah tersebut akan beralih menggunakan BBM Non Subsidi. “Selama itu tidak dilakukan, ya mereka (orang kaya) santai saja beli BBM subsidi,” ungkapnya.

Apalagi kata Fahmi, lebih bagus lagi kalau DKI Jakarta, Makassar, Balikpapan, Surabaya, Medan dan kota-kota besar di Indonesia menghapus BBM subsidi di daerahnya.

“Sehingga, BBM subsidi bisa diberikan ke daerah-daerah berkembang, BBM subsidi lebih difokuskan untuk nelayan dan petani di daerah terpencil, sisanya bisa dihemat dan penghematannya bisa dialihkan ke sektor lain seperti pembangunan infrastruktur, jalan, sekolah dan rumah sakit serta pembangunan lainnya,” tandas Fahmi. (dtf)
sumber: medanbisnisdaily

This entry was posted in Berita, Berita Pilihan. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *