PAD TOBASA RP19 M DINILAI TAK MAKSIMAL

BALIGE – Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, sebagaimana yang ditetapkan pada peraturan daerah tentang APBD 2013 sebesar Rp19 miliar lebih dinilai belum maksimal.

“Berbagai terobosan perlu dilakukan untuk meningkatkan PAD tersebut, karena peningkatannya dinilai belum significan dan masih jalan di tempat,” kata Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Toba Samosir, Sumatera Utara, Viktor Silalahi di Balige, hari ini.

Menurut dia, sejumlah potensi yang ada di Kabupaten berpenduduk 175.277 jiwa yang terletak di bagian tengah provinsi Sumatera Utara tersebut belum digali secara total.

Dalam persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Toba Samosir dengan Bupati Toba Samosir Nomor 22 Tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012, PAD pendapatan pajak daerah ditetapkan sebesar Rp4.623.808.000,- dan hasil retribusi daerah sejumlah Rp8.578.730.000,-

Selain itu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp2.640.030.000,- dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp3.164.000.000,- sehingga total keseluruhan menjadi Rp19.006.568.000,-

Di samping itu, diperoleh dana perimbangan sejumlah Rp491.153.360.245,- dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp250.125.719.755,- hingga total pendapatan daerah Rp760.285.648.000,- sementara jumlah belanja daerah mencapai Rp775.750.895.507,-

“Dengan demikian, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2013 Kabupaten Toba Samosir mengalami defisit sebesar Rp15.465.247.507,” kata Viktor.

Penerimaan pembiayaan daerah, lanjutnya, berjumlah Rp43.638.110.572,- dengan pengeluaran sebesar 28.172.863.065,- yakni penyertaan modal Rp2.174.418.625,- dan kewajiban pada pihak ketiga sebesar Rp25.989.444.440,- mengakibatkan pembiayaan Netto sebesar Rp15.465.247.507,- serta sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan menjadi nihil.

Viktor menyebutkan, melihat struktur belanja daerah antara belanja langsung dan tidak langsung dengan persentase yang menunjukkan terjadinya penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, juga harus menjadi perhatian lebih serius bagi Bupati Toba Samosir, Kasmin Simanjuntak, agar menginstruksikan setiap SKPD melakukan pengiritan penggunaan anggaran.

Dikatakannya, perlu diterapkan sistem pengawasan dan monitoring yang lebih ketat, hingga pada tahap evaluasi menuju bulan perubahan anggaran, agar diperoleh sebuah ukuran ataupun indikator tepat dalam hal pengutamaan kepentingan berbasis kerakyatan.

Viktor menambahkan, terjadinya masalah dalam belanja daerah perlu dihindari, dengan membuat struktur belanja yang tepat dan konsisten sesuai rencana strategis (renstra) daerah, sehingga belanja tersebut teralokasi secara efisien dan efektif serta penggunaannya lebih berorientasi kepada kinerja dan kepentingan publik

“PAD harus ditingkatkan dengan koordinasi setiap SKPD melalui SDM yang inovatif dalam menggali potensi sumber daya alam serta pengawasan dan monitoring,” katanya.
sumber: waspada

This entry was posted in Berita, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *