OTONOMI KHUSUS LANGGAR NKRI

Pembicaraan mengenai pemberlakuan otonomi daerah masih terus disuarakan oleh berbagai kalangan.

PONTIANAK – Pemberian otonomi khusus kepada sejumlah daerah dalam rangka mengurangi ekses disintegrasi bangsa pada dasarnya melanggar NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Hal itu diungkapkan pengamat politik Universitas Muhammadyah Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), Zainuddin Isman, di Pontianak, Kamis (27/12) pagi.

“Kalau NKRI sering disebut-sebut atau disepakati sebagai harga mati, otonomi khusus sebetulnya tidak boleh diberikan kepada salah satu daerah, termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Papua, dan Aceh,” kata Zainuddin.

Ia menjelaskan, dalam konsep ketatanegaraan global, pemberian otonomi khusus itu hanya ada di dalam negara yang berbentuk federasi. Dengan pemberian otonomi khusus, berarti secara perlahan-lahan bentuk negara NKRI berubah ke federasi.

“Jika otonomi khusus tetap diberlakukan, seharusnya MPR bersama pemerintah segera mengubah bentuk negara dari NKRI ke federasi, sesuai konsep pengakuan kedaulatan Indonesia dari Pemerintah Belanda tanggal 27 Desember 1949 yang mengacu kepada resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 28 Januari 1949,” jelasnya.

Negara kesatuan di suatu wilayah hanya bisa langgeng, jika penduduknya hanya berasal dari satu suku dan satu agama. Sangat aneh jika menyadari Indonesia sebagai negara kepulauan terluas dan terbesar di dunia, dengan dipenuhi 1.128 suku bangsa, tetap saja dipaksakan dalam bentuk NKRI. Jika tetap dipaksakan dalam bentuk NKRI, kehancuran Indonesia tinggal menunggu waktu.

Ia berpendapat, NKRI yang ada saat ini merupakan pelanggaran serius terhadap sila ketiga dari Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Ada ketidaksinkronan antara sila dalam Pancasila dengan praktik yang diterapkan. Persatuan mengandung makna federasi atau federalisme, sedangkan kesatuan mengandung makna unitarisme.

Pelanggaran itu, malangnya, ditegaskan lagi dalam UUD 1945 hasil amandemen keempat tahun 2002 yang menyebutkan Indonesia berbentuk negara kesatuan. NKRI merupakan pemaksaan kehendak Indonesia dari federasi menjadi kesatuan, sejak 17 Agustus 1950.

Ini pada dasarnya hanya lantaran persaingan internal dan konflik pribadi antara Menteri Pertahanan Hamengkubuwono IX yang didukung Presiden Soekarno dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Sultan Hamid II, Kepala Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB).

Sultan Hamid II sejak awal memang dipersiapkan sebagai perpanjangan tangan Belanda di Indonesia untuk proses memerdekakan Indonesia. Tapi Presiden Soekarno dan Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX sangat anti-Belanda sehingga terjadi pemberontakan di sejumlah daerah yang memicu agresi militer Belanda selama dua kali secara besar-besaran, sebagai aksi balasan.

”Operasi intelijen TNI dipimpin Kol (Inf) Zulkifli Lubis paling berperan menghasut masyarakat untuk mengubah bentuk negara dari federasi ke NKRI. Konsep Sultan Hamid II tetap konsisten dengan federasi, tapi dinilai berbau kolonial,” ungkap Zainuddin.
sumber : shnews

This entry was posted in Berita, Berita Pilihan. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *