24390 IBU HAMIL MANFAATKAN JAMPERSAL

Medan-andalas Hingga Agustus 2012, baru 24.390 ibu-ibu hamil di Sumatera Utara memanfaatkan program jaminan persalinan (Jampersal) gratis saat melahirkan. Padahal program Jampersal diluncurkanya Kemenkes RI, sejak tahun 2010 lalu.

Kepala Bidang Jaminan Sarana Kesehatan Dinas Kesehatan, Sumatera Utara Agustama melalui kepala seksi, Alexander Gultom kepada wartawan, Selasa (18/12) di ruang kerjanya menyebutkan, dari jumlah tersebut  sebanyak 24.065 ibu melahirkan secara normal, sedangkan sebanyak 325 ibu melahirkan secara operasi sesar.

Adapaun kabupaten yang banyak memanfaatkan program ini, kata Agustama, yaitu di daerah Serdang Bedagai sebanyak 4.465 orang.

Menyusul, ibu hamil di Deli Serdang sebanyak 3.229 ibu hamil, Tapanuli Tengah 1.896 orang, Karo 1.517 orang, Padang Lawas 1.193 orang, Toba Samosir sebanyak 1.169 orang, Padang Sidempuan sebanyak 1.091 orang, Tanjung Balai sebanyak 1.013 orang.

“Daerah-daerah lain juga banyak seperti, Padang Lawas Utara sebanyak 952, Samosir 855 orang, Gunung Sitoli sebanyak 604 orang, Nias 974 orang, Tapanuli Selatan 616 orang,” terang Alex.

Sementara itu sebutnya, daerah yang hingga kini belum memanfaatkan program jaminan persalinan seperti, Batubara, Simalungun, Humbahas, Taput, Labuhan Batu, Labusel, Nias Utara, Langkat, Asahan, Tapanuli Utara.

“Saya tidak tahu, apakah warga didaerah itu sama sekali tidak memanfaatkan, yang jelas sampai sekarang tidak ada laporannya ke Dinas Kesehatan provinsi,” ujarnya.

Menurut Alexander, berdasarkan laporan yang diterima pihaknya, pelaksanaan jaminan persalinan didaerah belum ada permasalahan yang sangat dikuatirkan. Hanya saja, karena terjadi perubahan mekanisme pembayaran klaim, banyak petugas puskesmas yang mengeluh.

“Kalau dulu, pembayaran klaimnya dari Dinas Kesehatan langsung sudah bisa. Tapi, sejak ada perubahan mekanisme yakni dari Dinas Kesehatan lalu Dinas Kesehatan membuat SPM (surat perintah membayar) lagi ke pemerintah daerah, hal itulah yang membuat prosesnya jadi lambat.

Katanya, kalau tidak dibuat seperti itu akan bolak balik menjadi temuan BPK,” ungkap Alex.

Sementara itu, anggota DPD RI Darmayanti Lubis menilai, sejak program jaminan persalinan itu dilaksanakan  tahun 2010 dengan nilai anggaran sekitar Rp1,9 Trilun, namun progam yang bertujuan untuk mengurangi angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi itu, baru terserap 40 persen.

“Kemungkinan, masih banyak masyarakat yang belum mengerti apa itu jampersal. Sedangkan, peran pemerintah kurang dalam mensosialisasikannya. Dalam hal ini yang harusnya memiliki peran adalah pemerintah daerah,”ungkap Darmayanti.

Padahal, kata Darmayanti, masalah kesehatan merupakan masalah yang krusial makanya DPD terus mendorong agar semua masyarakat dapat menikmati program Jampersal tersebut.

Rencananya, lanjut Darmayanti, pihaknya akan mengajak berbagai pihak untuk mengadakan diskusi panel yang mengusung masalah keberadaan Jampersal di Sumut, khususnya realisasi Jampersal di Kota Medan. (YN)
sumber : harianandalas

This entry was posted in Berita, Informasi Kesehatan. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *