TERKAIT PENGHAPUSAN UMP, BURUH DI SUMUT PRO KONTRA

MedanBisnis – Medan. Buruh/pekerja yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Sumut dengan tegas menolak wacana penghapusan upah minimum propinsi (UMP) tahun depan. Mereka juga menolak pembubaran Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) yang menjadi otoritas penentu UMP yang terdiri dari pengusaha, serikat pekerja/buruh dan pemerintah.

“Kita menolak penghapusan UMP. Karena itu justru bisa menimbulkan polemik. Sekarang saja tidak terakomodir, konon lagi kalau itu dihapuskan. Bisa jadi akan membuat pekerja/buruh semakin dibayar dengan upah murah,” kata Ketua MPBI Sumut, Minggu Saragih, Senin (17/12) di Medan.

Menurutnya, solusi untuk kondisi ini UMP tetap ada namun dengan catatan orang yang duduk di Depeda harus diganti. “Perwakilan dari pengusaha diganti saja dari Kadin, jangan dari Apindo. Sedangkan dari serikat pekerja/buruh, pemerintah harus lebih selektif dan jangan melanggar aturan yang ada,” pungkas Minggu.

Sementara itu, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sumut, mendukung penuh keputusan Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho yang telah mengagendakan membekukan Depeda Sumut dan penghapusan UMP. “Maka masalah upah lebih fokus di kabupaten/kota. Kita memang mengajukan hal ini mengingat masing-masing kabupaten/kota berbeda tingkat ekonominya,” ungkap Ketua KSBSI, Edward Pakpahan.

Di samping itu, tambahnya, intrik politik jelang Pilgubsu dapat dihindari yang sebenarnya bukan bertujuan pada kepentingan buruh. Karena itulah, keputusan ini akan membuat buruh/pekerja lebih diperhatikan sehingga tidak ada lagi benturan terutama dengan pengusaha.

KSBSI juga telah mengajukan supaya pembayaran upah berdasarkan upah hidup layak bukan upah minimum. “Tujuannya upah tidak lagi dihitung pada buruh lajang tapi buruh berkeluarga yang memliki tanggungan. Karena selama ini, penentuan upah selalu menimbulkan polemik yang kerap diwarnai aksi demo hingga sweeping,” katanya.
Ia menambahkan, sudah saatnya permsalahan buruh ditanggapi dengan serius terutama opeh pengusaha dan pemerintah.

Wakil Ketua Bidang Organisasi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut, Johan Brien, mengatakan, pihaknya setuju penghapusan UMP tahun depan. “Bagus itu dihapuskan. Karena penentuan upah minimum kota (UMK) dan upah minimum sektoral kota (UMSK) tetap ditetapkan kabupaten/kota. Jadi UMP hanya jaring pengaman,” kata Johan.

Ia mengatakan, selama ini kan buruh terus-menerus menuntut supaya UMP dinaikkan. Padahal, tetap kabupaten/kota yang menentukan upah mereka.

Terkait permintaan buruh/pekerja agar dalam Depeda tidak lagi mengikutsertakan Apindo tapi Kadin, Johan mengatakan, pihaknya punya aturan sendiri. “Aturan mainnya sudah begitu. Apindo yang telah ditunjuk oleh pemerintah dalam Depeda. Jika mau diganti, batalkan dulu aturan mainnya. Karena tidak semudah yang diminta oleh buruh/pekerja,” tukasnya.(elvidaris simamora)
sumber: medanbisnisdaily

This entry was posted in Berita, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *