LAGI, GMPK GELAR DEMO TAGIH JANJI DPRD KARO

Taneh Karo-andalas Sudah bosan rasanya rakyat berteriak minta tolong kepada DPRD Karo. Bahkan, juga sudah bosan berbagai kalangan berharap keseriusan DPRD Karo, dalam menyelesaikan permasalahan sumbangan pihak ketiga dari sektor galian C Dolomit Tahun Anggaran 2011, yang disetor Pemkab Karo ke kas daerah hanya sebesar Rp 24 juta.

Demikian pernyataan sikap puluhan pengunjuk rasa, tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Karo (GMPK) yang disampaikan secara tertulis dan lisan kepada Ketua DPRD Karo Effendi Sinukaban SE, Senin (10/12) sekira pukul 10.30 WIB di halaman Kantor DPRD Karo Kabanjahe.

Syafii Tarigan, Aditya Sebayang, Adil Ginting dan N Tarigan selaku orator aksi unjuk rasa secara bergantian menyampaikan aspirasi mereka untuk menagih janji-janji DPRD Karo tentang pengusutan aliran dana dolomit yang hanya Rp 24 juta dan rencana diadakan rapat dengar pendapat (RDP) antara eksekutif, GMPK, pengusaha tambang dan para supir truk pengangkut dolomit di Kabupaten Karo.

Sudah dua kali surat GMPK disampaikan kepada DPRD Karo tentang permohonan RDP atas minimnya realisasi penerimaan daerah sektor pertambangan galian C dolomit dan ketidak jelasan payung hukum sumbangan pihak ketiga disepakati antara eksekutif dengan Asosiasi Pengusaha Dolomit Indonesia (APDI) tertanggal 24 Agustus 2011.

Namun, hingga saat ini belum ada realisasi janji-janji wakil rakyat tersebut. “Karenanya, sebagai bentuk protes terhadap kinerja DPRD kami saat ini melakukan aksi unjuk rasa dan akan mengadakan aksi yang lebih besar lagi,”kecam pengunjuk rasa.

Didesak mereka, realisasi penerimaan TA 2011 dengan kode rengkening 4.1.4.14.01 dari sektor pertambangan galian C dolomit yang disetor Pemkab Karo ke Kas Daerah hanya sebesar Rp 24 juta itu perlu segera diusut tuntas. “Jangan DPRD Karo memanfaatkan kelemahan Pemkab Karo dalam mengelolaan penerimaan daerah dari sektor pertambangan, tapi DPRD Karo harus tegas dan profesional dalam menyelesaikan permasalahan dolomit ini,”teriak pengunjuk rasa.

Pada kesempatan itu, perwakilan supir Bus AKDP PT Sutra, Firdaus Ginting juga menyampaikan aspirasinya terkait ketidak tegasan Dinas Perhubungan Kabupaten Karo dalam penertiban AKDP yang tidak memiliki izin trakyek Medan – Kabanjahe.

“Tolong ditertibkan AKDP yang tidak memiliki izin trakyek Medan-Kabanjahe dan AKDP yang beroperasi di terminal Kabanjahe melebihi plafond,”desak pengunjuk rasa.

Menanggapi aspirasi para pengunjuk rasa itu, Ketua DPRD Karo Effendi Sinukaban kembali mengumbar janji akan mengadakan RPD tentang aliran dana dolomit. “Kita serius menanggapi aspirasi masyarakat, dalam waktu dekat ini kita akan segera mengadakan RPD terkait airan dana dolomit,”pungkasnya.(NT)
sumber : harianandalas

This entry was posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *