DISAHKAN, APBD KARO TA 2013 RP 854 M

Kabanjahe-andalas Bupati Karo dan pimpinan DPRD tandatangani nota kesepakatan bersama Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 854 miliar lebih, melalui rapat paripurna dewan, Selasa (11/12) jelang malam.

Paripurna dihadiri 28 dari 35 anggota dewan, dipimpin Ketua DPRD Karo Effendy Sinukaban SE, didampingi kedua wakilnya Ferianta Purba SE dan Onasis Sitepu SE.

Dalam rapat itu turut hadir Sekdakab Karo, Ir Makmur Ginting MSc, Ketua PN Kabanjahe Sri Kuncoro SH, mewakili unsur Muspida Plus dan para SKPD di jajaran Pemkab Karo.

Sebelum penandatangan kesepakatan dilakukan, fraksi di DPRD Karo masing-masing, F-PDIP, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PAN, Fraksi PIS Bersatu, Fraksi Karo Bersatu, Fraksi PKB, dan Fraksi Pijer Podi, dan mewakili komisi-komisi yang ada di dewan menyampaikan pendapatnya terhadap pembahasan Ranperda Kabupaten Karo tentang APBDTA 2013.

Di antara fraksi yang mendapat perhatian dalam paripurna itu, adalah Fraksi Partai Golkar dan Farkasi Pijer Podi. Dalam pendapatnya dia menyinggung soal pengangkatan pejabat eselon II (dua) yang berasal dari pejabat fungsional.

Fraksi Partai Golkar, kata Ferianta Purba, menyetujui penandatanganan keputusan bersama antara DPRD dengan Bupati Karo terhadap Ranperda Tahun Anggaran 2013 dengan catatatan, di dalam pemungutan retribusi daerah, penyediaan jasa atau manfaat berbasis pelayanan yang diberikan kepada wajib retribusi adalah hal mutlak yang harus dilakukan pemkab Karo.

Hal yang menarik menyoroti kinerja SKPD lainnya juga disampaikan Fraksi Pijer Podi. Suranta Sitepu yang membacakan pendapat fraksi Pijer Podi, mengkritisi Kepala Dinas Pertanian Pemkab Karo, yang menurutnya miskin prestasi.

Satu tahun berlalu Kepala Dinas Pertanian terkesan tidak bisa berbuat apa-apa melihat keterpurukan petani Karo. Untuk itu, ujar Suranta, diminta kepada Bupati Karo agar mengevaluasi kinerja SKPD-nya.

Bupati Karo, DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti, dalam pendapat akhir Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama tersebut mengatakan, Ranperda tentang APBD TA 2013 akan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk dievaluasi.

“Diharapkan proses evaluasi dapat dilakukan dalam waktu secepatnya, sehingga penetapan Perda tentang APBD 2013 dapat dilakukan pada pertengahan Desember ini,” ujarnya. (RTA)
sumber : harianandalas

This entry was posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *