SNMPTN JALUR UNDANGAN HARUS ADIL

PTN janji tak akan melakukan rekayasa demi prinsip pemerataan.

JAKARTA – Perguruan Tinggi Negeri (PTN) diharapkan adil dalam menyeleksi mahasiswa baru melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2013. Ini karena SNMPTN dengan seleksi jalur undangan membuka ruang bagi PTN untuk memilih berdasarkan like and dislike.

Direktur Eksekutif Institute for Education Reform di Universitas Paramadina, Mohammad Abduhzen, mengatakan dengan sistem jalur undangan, tingkat objektivitas PTN sangat diragukan, meski ada basis penilaian rapor, hasil UN, dan prestasi lainnya.

“Di tengah situasi kejujuran bangsa ini yang semakin rendah, SNMPTN dengan jalur undangan akan memberi peluang sulit untuk bertindak fair. Saya tidak melihat apa urgensinya jalur undangan ini diberlakukan,” katanya di Jakarta, Rabu (12/12).

Menurutnya, alasan pemerataan yang dikemukakan pemerintah dalam menerapkan jalur undangan dinilai tidak tepat.

Dia menegaskan disparitas atau kesenjangan kualitas sekolah sangat beragam. Hal ini akan menjadi kesulitan bagi PTN untuk melakukan seleksi yang adil. Dia menekankan, yang harus dilakukan pemerintah adalah memperbaiki sistem pendidikan di daerah agar terjadi pemerataan kualitas.

Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Akhmaloka mengatakan PTN akan mencari bentuk yang seadil-adilnya menerima mahasiswa baru. Dia menjamin PTN tetap membuka kesempatan luas bagi anak-anak di daerah.

“PTN memiliki list peringkat sekolah di semua daerah. Kami tidak harus melihat sekolah favorit di Jawa atau kota besar. Yakin saja, setiap daerah akan terwakili,” kata Akhmaloka yang juga Ketua Panitia SNMPTN 2013.

Dia mengakui setiap PTN memiliki kewenangan masing-masing untuk memilih calon mahasiswanya. Tetapi, dia menambahkan, pemerataan akan terjadi sebab dalam sistem pemilihan program studi setiap anak boleh memilih dua PTN, satu di luar daerahnya dan satu lagi wajib di provinsi anak tersebut.

Dia juga menegaskan, PTN tidak akan melakukan rekayasa demi prinsip pemerataan, hanya pasti berlaku adil. Justru dengan jalur undangan distribusi anak daerah yang masuk ke PTN favorit di Jawa jauh lebih besar dibandingkan seleksi ujian tertulis.

Dia mencontohkan SNMPTN jalur undangan pada 2012, seluruh daerah terwakili masuk ke ITB, sedangkan dengan jalur ujian tertulis, ada sekitar lima provinsi yang tidak terwakili. Meski demikian, diakui yang masuk memang masih didominasi anak-anak dari Jawa karena pendaftar memang terbesar dari Jawa.

Menurutnya, saat ini ITB justru sedang mencari anak-anak dari daerah yang masih punya potensi untuk diasah. Alasannya sangat mengesankan bila mampu mendidik anak-anak dari daerah yang punya potensi dibandingkan dengan anak-anak dari kota yang sudah pintar.

“Anak-anak dari daerah yang punya potensi adalah berlian-berlian yang belum digosok. Bagi kami sangat membanggakan jika anak-anak itu menjadi berlian cemerlang,” katanya.

Mantan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fasli Jalal mengatakan SNMPTN jalur undangan justru kesempatan baik untuk melakukan pemerataan akses ke PTN dibandingkan dengan ujian tertulis.

“Jadi 10 anak terbaik di Yahukimo memiliki kesempatan yang sama dengan 10 anak terbaik di SMA 8 Jakarta. Kalau sekarang mungkin SMA 8 dan SMA lain di Jakarta berada di ranking teratas sementara anak Yahukimo itu di urutan 190.000 misalnya, padahal dia nomor satu di daerahnya,” kata mantan Dirjen Pendidikan Tinggi.

Dia mengatakan jalur undangan membuka kesempatan yang sama bagi anak-anak dari kabupaten terjauh dengan anak di kota besar. Sistem ini dinilai mematahkan ketidakadilan yang selama ini terjadi melalui sistem ujian tertulis.

Menurutnya, negara maju juga tidak menggunakan jalur ujian kognitif masuk perguruan tinggi tapi dengan tes potensi akademik. Kemampuan berpikir anak lebih diutamakan daripada pengetahuan.

Pemerataan Pendidikan

Sementara itu, sejumlah rektor di daerah yang dihubungi SH, Rabu (12/12), lebih banyak mempersoalkan mengenai pemerataan pendidikan. Selama ini begitu kental perbedaan di sektor pendidikan antara di Pulau Jawa dengan di luar Pulau Jawa. Artinya, persoalan pendidikan tidak sebatas pelaksanaan ujian nasional (UN) semata.

Rektor Universitas Cenderawasih Festus Simbiak yang dihubungi SH, Rabu siang, mengatakan Papua tidak bisa diklaim tidak boleh ikut UN, karena pendidikan di Papua tidak sama dengan daerah lain. Menurutnya, yang menjadi faktor kegagalan adalah pengelolaan pendidikan yang tidak mengacu pada standar nasional.

Ini karena menurutnya banyak murid yang tidak lulus menjadi indikasi bahwa gubernur, bupati, kepala dinas pendidikan, dan camat belum memberikan perhatian yang serius kepada guru dan kepada penyediaan fasilitas. Karena itu, menurutnya, jangan melulu disalahkan kepada kurikulum.

“Sekali lagi kegagalan dalam UN bukan kesalahan kurikulum atau kesalahan UN itu sendiri. Tetapi ada pada manusia-manusia yang diberi tanggung jawab mengelola pendidikan itu,” ujarnya.

Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado Prof Donald Rumokoy mengatakan, proses penerimaan mahasiswa baru tamatan SMA dari pedesaan dan perkotaan tidak ada perbedaan terlalu jauh. Bahkan siswa dari pedesaan sering kali mempunyai kualitas yang bagus dibanding siswa tamatan di perkotaan. Yang jadi masalah, sering kali adalah biaya.

Ditanya apakah sistem pendidikan atau kurikulum yang ada masih relevan dengan keadaan sekarang, menurut mantan Dekan Fakultas Hukum Unsrat itu masih cukup. Namun perlu dipikirkan lagi, yakni fasiltas sarana dan prasarana sekolah yang ada di pedesaan untuk diperhatikan.

“Anak-anak didik di desa juga warga negara sama dengan di perkotaan, oleh karena itu mereka berhak juga mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak. Selain itu, perlu dipikirkan soal staf pengajar atau guru yang penyebarannya belum merata antara perkotaan dan pedesaan. Juga guru-guru di pedesaan perlu diperbanyak Diklat agar akan menghasilkan siswa yang berkualitas,” ia menambahkan.

Rektor Universitas Manado (Unima) di Tondano Prof Ph Tuerah yang dihubungi terpisah mengatakan, pemerintah masih perlu memperhatikan dan peduli terhadap dunia pendidikan. Dia mengatakan majunya dunia pendidikan, selain fasilitas dan prasarana yang diperhatikan juga kualitas guru yang ada, karena peran gurulah salah satu faktor yang akan menentukan kualitas anak didik.

Rektor Universitas Haluoleo (Unhalu) Kendari, Sulawesi Tenggara, (Sultra) Prof Dr Ir H Usman Rianse MSc, menilai kebijakan pemerintah menerapkan UN sebagai standar kelulusan pelajar tingkat pelajar SMA perlu didukung pemerataan fasilitas sekolah di seluruh pelosok Tanah Air.

“Sangat tidak adil kalau standar kelulusan pelajar disamaratakan secara nasional, sementara sarana dan prasarana setiap sekolah terdapat perbedaan yang cukup mencolok. Ada sekolah yang memiliki fasilitas serbacukup, ada sekolah yang serbakekurangan fasilitas,” katanya.

Menurutnya, fasilitas sekolah di Pulau Jawa rata-rata sudah memadai. Sementara sekolah di luar Jawa, seperti Papua, Kalimantan, dan Pulau Sumatera, umumnya masih jauh dari memadai.

Demikian pula dengan tenaga guru, di Pulau Jawa rata-rata sudah berkualifikasi master, sedangkan di luar Jawa masih didiminasi lulusan S1. Perbedaan kualifikasi guru tersebut juga berpengaruh dengan kualitas pendidikan di daerah-daerah.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhammad Nuh seusai meresmikan Korean Corner di Universitas Indonesia (UI), Rabu siang, menyatakan pendidikan moralitas dan karakter akan masuk dalam kurikulum baru 2013. Kini, pihaknya melakukan pematangan persiapan dan pelaksanaannya berlangsung secara bertahap. Artinya, tidak semua tingkatan kelas ikut melaksanakan kurikulum baru tersebut.

Dia mengatakan, untuk murid sekolah dasar (SD) memerlukan pengetahuan utuh, bukan abstrak. Dengan kurikulum baru nanti, anak didik diajarkan untuk melakukan pengamatan, observasi terhadap gejala alam secara langsung. Dengan demikian mereka akan terpancing bertanya dan menjadi kritis. Artinya, mereka akan dibangkitkan rasa nalarnya.

Ditambahkannya, dengan kurikulum tematik nanti maka siswa tidak perlu lagi membawa buku pelajaran seperti saat ini. Tetapi, mereka akan membawa buku tematik sesuai kurikulum baru nanti. (Odeodata H Julia/Novie Waladow/Agus Sana’a/Robino Hutapea)
sumber : shnews

This entry was posted in Berita, Berita Pilihan. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *