TERKAIT PENGUNAAN DAK BIDANG PENDIDIKAN DI LABUHANBATU KEPSEK TERANCAM MASUK “BUI”

Rantauprapat(Berita): Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2012 Rehabilitasi Sedang /Berat Ruang Kelas Sekolah Kabupaten Labuhanbatu .

Seyoginyamenunjang peningkatan sarana dan prasarana pada pendidikan agar lebih baik dan bermutu sesuai program pemerintah pusat .Program  pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana bidang pendidikan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah dikabupaten labuhanbatu sepertinya dimamfaatkan oleh oknum tertentu untuk mencari keuntungan Seperti yang dikatakan oleh ketua Forwin Labuhanbatu,Selasa (11/12) Kalau melihat besaran dana yang didapat oleh pemerintah Kabupaten Labuhanbatu ke Dinas Pendidikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan memang cukup signifikan. Bahkan kita layak memberikan acungan jempol kepada Drs Iskandar sebagai kepala Dinas karena berhasil “ memboyong” dana APBN ke dinas yang dikomandoinya.

Pada  Tahun Anggran 2011, Dinas yang dikelolanya mendapat dana segar dari DAK bidang pendidikan senilai Rp 15,597,035,321 milyar dengan perincian peruntukannya Rp  2,545,334,400 untuk pengadaan alat praktek Matematika , IPA, IPS, Bahasa, Olahraga  dan seni budaya yang ditujukan untuk 49 Sekolah Dasar Negeri (SDN) Untuk pengadaan alat praktek Sarana TIK dan multimedia (SD) Rp 1,263,603,425 dengan tujuan 49 Sekolah dasar negeri (SDN) serta pengadaan alat peraga SD yang ditujukan ke 164 sekolah dengan jumlah dana Rp 8.525.893.200 dan pengadaan alat peraga untuk 14 sekolah SMP senilai Rp 2.444.760.800.

DAK tahun anggaran sebesar Rp,51.275.805.733.- diperuntukan rehabilitasi ruang kelas SD sebanyak 147 unit ditambah perlengkapan untuk sarana belajar mengajar tingkat SD sebanyak 49 unit Melihat itu, sudah seharusnya, Kepala sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan tahun 2012 di pemkab labuhanbatu berhati- hati mengelola dana tersebut. Jika menyalahi aturan berarti siap berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu,para kepala sekolah  jangan takut dengan intervensi pihak luar. Kerjakan saja sesuai dengan juknis yang ada.

Karena tidak tertutup kemungkinan ada oknum –oknum yang merasa berjasa dalam pengucuran dana tersebut yang meminta penagihan fee  begitu  proses pencairan DAK Pendidikan 2012. Kalau itu sempat terjadi, maka dapat dipastikan akan berdampak kepada kualitas pengerjaannnya. Karena dana dimaksud sudah tidak utuh seperti yang ada pada usulan semula.

Untuk itu, kepala sekolah dan bendahara penerima DAK 2012  harus berani mengatakan “tidak” kepada siapapun yang berniat meminta  fee dengan alasan apapun kepada oknum yang merasa berjasa atas  pengucuran dana tersebut samapi kesekolah. Karena, apapun ceritanya,  yang harus ber-tanggungjawab penuh ada-lah kepala sekolah Perlu diketahui, saat ini sudah tidak zamannya lagi bermain api. Tapi, perlu diwaspadai, kebocoran dana  berarti  masuk penjara.

Untuk itu, kepala sekolah jangan takut kepada siapapun, kerana petunjuk teknis pengelolaan dana tersebut sudah diatur sampai kepada materi pengerjaan yang terkecil sekalipun.(dpg)
sumber: beritasore

This entry was posted in Berita, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *