SELAYAKNYA SISTEM PENDIDIKAN DIKEMBALIKAN KE PUSAT

MEDAN  –  Sejumlah praktisi pendidikan di Sumatera Utara (Sumut) meminta agar sistem pendidikan otonomi yang selama beberapa tahun terakhir diberlakukan, dikembalikan lagi ke pusat.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan M Rajab Lubis mengatakan sejak diberlakukannya otonomi untuk sistem pendidikan, terbentuk fenomena negatif di masyarakat terhadap pendidikan di Indonesia. “Guru dan Kepala Sekolah (Kasek) sering merasa takut dan diamat-amati dalam membuat keputusan. Akan tetapi jika sistem pendidikan dikelola nasional, maka akademisi bisa mengintrepertasikan diri dengan lebih baik. Sehingga kualitas pendidikan dapat terjaga dengan baik,” ujar Rajab, saat dikonfirmasi Selasa (11/12).

Keinginan yang sama juga disampaikan Gabungan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (GP Tendik) Sumut. Ketua GP Tendik Sumut FJ Pinem mengungkapkan, sejak pemerintah memutuskan penerapan sistem otonomi daerah, terlalu banyak permasalahan yang dihadapi guru. Bahkan, dia mengatakan untuk mendapatkan jabatan struktural, mulai dari dinas, kecamatan hingga Kasek memakai sistem transaksional atau jual beli.

“Sejak otda (otonomi daerah), sistem pendidikan mulai carut marut. Dalam mendapatkan suatu jabatan, guru dan tenaga pendidikan sudah tidak bisa melakukan dengan cara murni, harus dengan sistem transaksional,” ucap dia.

Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Sumut Mutsyuhito Solin mengungkapkan permintaan GP Tendik ini juga sudah lama diminta oleh Dewan Pendidikan. Karena, harapan otonomi pendidikan agar ada kompetisi antar kabupaten untuk berprestasi sebaik-baiknya tidak terlaksana.

“Otonomi semula ditujukan  agar urusan pendidikan semakin lancar karena dekat dengan perkotaan.  Tapi ternyata kita tidak melihat gerakan seperti itu di Sumut. Memang, awal-awal otonomi daerah ada, tapi sekarang tidak lagi,”ujarnya.

Kini, kata Solin, sekolah dan guru sering menjadi korban politik. Karena itu, dewan pendidikan juga meminta agar pendidikan dikembalikan ke pusat dan Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang otonomi pendidikan direvisi dulu.

Konsep yang diinginkan bukan otonomi pendidikan tapi otonomi sekolah, sehingga sekolah diberikan kekuasaan untuk mengatur sekolahnya.
“Sehingga sekolah bisa berbuat yang terbaik. Sekarang sekolah takut melakukannya, karena otonomi sekolah tidak ada. Jadi jarang mereka mengambil inisiatif sendiri. Bukan otonomi pendidikan yang cocok tapi otonomi sekolah. Jadi sentralisasi pendidikan dengan memberikan otonomi kepada sekolah,” sebutnya mengakhiri. (uma)
sumber: hariansumutpos

This entry was posted in Berita, Berita Pilihan. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *