TERTIBKAN, AKDP TAK MILIKI TRAYEK RESMI KABANJAHE-MEDAN

Taneh Karo-andalas Ratusan massa terdiri dari supir, kernet, mandor, koordinator lapangan, wakil direksi angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) yang terdiri dari PT Sutra, PO Aronta dan PO Borneo yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Perduli Karo (GMPK), menggelar demo ke kantor Dinas Perhubungan Kab Karo di Jalan Kota Cane Kabanjahe, Selasa (5/12).

Sebelum melakukan aksi, mereka terlebih dahulu berkumpul di depan Zentrum GBKP Kabanjahe, membawa puluhan unit AKDP dengan mengusung spanduk “Berikan Pelayanan Kepada Kami tentang Perda No 5 Tahun 2012” dan poster bertuliskan “Tangkap Pelindung Izin Trayek Liar”.

Dalam aksi dipimpin sejumlah aktivis LSM seperti Ketua Gempita Robinson Purba, Sekretaris LIRA Julianus Sembiring dan Ketua Penyelamat Nusantara Syafii Tarigan dan Ketua Jaringan Nusantara Janherbal Sebayang, mendapat pengawalan ketat dari personel Polres Tanah Karo untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan.

Dalam pernyataan sikapnya, mereka menyatakan keberatan dengan adanya AKDP melayani jurusan Kabanjahe-Medan. Diminta, yang tidak memiliki izin trayek resmi segera dihentikan dan tidak boleh mengambil penumpang dan tidak bisa ngetem di terminal Kabanjahe. Aksi mereka diterima Kadis Perhubungan, Drs Jamin Ginting.

Koordinator PT Sutra, Firdaus Tarigan mengatakan, sesuai dengan surat PT Sutra/Aronta pada tanggal 7 September 2013 kepada Bupati Karo yang kemudian ditanggapi dengan surat No 664/PHB/2012 ditandatangani Kadis Perhubungan Karo, tentang penertiban MPU masuk terminal mulai tanggal 24 September 2012 tidak berjalan sesuai yang diharapkan. “Sampai saat ini masih banyak AKDP yang tidak punya izin masuk terminal,”ungkapnya.

Karena itu, dia meminta Dinas Perhubungan Karo sebagai pengambil keputusan agar proaktif dalam penanganan masalah yang dihadapi karena dengan banyaknya AKDP tidak memenuhi syarat untuk beroperasi seperti tidak memiliki izin trayek resmi, namun tetap beroperasi.

“Ini sangat merugikan sekali, apalagi kita tahu selain dirugikan oleh AKDP tidak memiliki izin, sebenarnya pihak pemilik AKDP yang resmi juga harus menanggung beban yang tinggi untuk membiayai suku cadang/sparepart tinggi dan tidak seimbang lagi pemasukan dengan biaya keluar dan semua ini menjadi masalah dikeluhkan pemilik maupun supir,”ungkapnya.

Kadis Perhubungan Jamin Ginting di hadapan pengunjuk rasa mengatakan, yang mengeluarkan izin trayek resmi AKDP Kabanjahe-Medan adalah Gubsu. “Untuk menertibkan harus melakukan secara terpadu dan berkoordinasi dengan segala pihak terkait,”katanya.

Mendengar penjelasan Kadis Perhubungan itu, massa tidak puas. Dinas Perhubungan diminta saat itu juga agar langsung menertibkan angkutan AKDP di lapangan yang tidak memiliki trayek resmi Kabanjahe-Medan.

Atas desakan tuntutan dari pengunjuk rasa, akhirnya dibuat kesepakatan bersama, pelaksanaan penertiban akan dilaksanakan mulai, Kamis (6/12) oleh Dinas Perhubungan Karo dengan jajaran terkait dari Polres. (NT)
sumber : harianandalas

This entry was posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *