KETUA MAJELIS HAKIM PN KABANJAHE USIR WARTAWAN

Taneh Karo-andalas Sidang perdana perkara tindak pidana pasal 335 KUHP tentang tindakan pencemaran nama baik yang melibatkan oknum Satpol PP Pemkab Karo PG digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kabanjahe, Senin (3/12) sekira pukul 14.00 WIB diwarnai pengusiran terhadap wartawan yang sedang meliput sidang.

Hakim menilai, wartawan tidak patuhi tata tertib persidangan. Padahal wartawan itu saat meliput sidang duduk dengan tenang sambil mendengar dan melihat proses persidangan.

Beberapa saat setelah tiga orang saksi mengambil sumpah/janji diarahkan majelis hakim, Raditia Purba. Tiba-tiba Ketua Majelis Hakim, Rina Sembiring menegur salah seorang wartawan harian terbitan medan yang sedang duduk di kursi dengan tenang dan melipatkan kakinya.

Mendengar teguran Ketua Majelis Hakim itu, wartawan segera  meluruskan kakinya yang tadinya dilipat. Namun tidak cukup itu, majelis hakim menyarankan wartawan untuk keluar dari ruang sidang.

“Kalau anda tidak senang, anda boleh keluar,”ujar Ketua Majelis Hakim Rina Sembirng kepada wartawan. Dijawab wartawan, kalau dia tidak diperkenankan meliput sidang tersebut, dirinya akan segera keluar dari ruang sidang. “Ya, keluar sana,”desak Ketua Majelis Hakim.

Sekda LSM LIRA Kabupaten Karo Julianus Sembiring SPd yang menyaksikan pengusiran wartawan itu merasa kecewa dan mengecam tindakan pengusiran tersebut. Menurutnya, wartawan dalam melakukan tugasnya dilindungi undang-undang.

Selain itu, sidang perkara 335 KUHP yang melibatkan oknum Satpol PP merupakan sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Hal itu berbeda dengan kasus asusila atau dibawah umur.

“PN merupakan institusi hukum, namun ironis ada pengusiran wartawan, padahal wartawan tersebut saat menyaksikan persidangan bersikap wajar dan tenang,” pungkasnya.

Dikonfirmasi pengusiran tersebut, Humas PN Kabanjahe, Darma Damanik SH, di ruang kerjanya, beralasan hal tersebut menjadi wewenang ketua sidang. Ia mengakui, sidang tersebut terbuka untuk umum. Namun ketika didesak masalah pelarangan peliputan itu, Damanik tidak bisa menjelaskan.

“Maaf, saya hanya memediasi antara wartawan dengan majelis hakim. Kebijakan yang terjadi dipersidangan itu merupakan  wewenang majelis hakim,”katanya.(NT)
sumber : harianandalas

This entry was posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *