DIKECAM, AKSI PEGUSIRAN WARTAWAN

Taneh Karo-andalas Pengusiran terhadap wartawan yang sedang melaksanakan tugas jurnalistik, merupakan bentuk tindakan arogansi kekuasaan.

Demikian disesalkan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gempita, Robinson Purba, Bupati LSM LIRA, Aditya Sebayang SE, Ketua Jaringan Nusantara, Janerba Sebayang, Ketua Penyelamat Nusantara, Syafii Tarigan, Perwakilan GMPK, Julianus Sembiring SPd, Selasa (4/12) di Simpang Enam Kabanjahe.

Menurut Robinson, dalam melakukan tugasnya, wartawan dilindungi undang-undang. Selain itu, sidang perkara 335 KUHP yang melibatkan oknum Satpol PP merupakan sidang yang bersifat terbuka untuk umum.

Dikatakan, pengusiran itu merupakan bentuk pelecehan profesi wartawan. Padahal, tugas itu sudah dilindungi Undang-Undang (UU) Pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999. Dan diatur dalam salah satu ayat dalam UU itu, seseorang yang berupaya menghalangi tugas wartawan terancam hukuman pidana.

Apalagi, pada bagian lain saat ini sudah ada UU tentang keterbukaan informasi no 14 tahun 2008 yang mengisyaratkan ancama pidana bagi upaya menghalangi informasi bagi kebutuhan publik.

Robinson mengisyaratkan, akan menyikapi serius kejadian itu dengan melaporkan persoalan tersebut kepada Komisi Yudisial, Komnas Ham, Mahkamah Agung dan Dewan Pers.“Karena apa yang dilakukan oleh majelis hakim tersebut, kami rasa melanggar Undang-undang pokok pers nomor 40 tahun 1999 tentang jurnalistik, maka kami dalam waktu dekat ini akan segera laporkan. Kami berharap agar Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung segera melakukan pemeriksaan terhadap hakim ketua yang bernama Rina Sembiring,”tegasnya.

Tidak ada ketentuan yang dilakukan pengusiran terhadap wartawan yang hanya gara-gara duduk di bangku dengan melipatkan kakinya.”Terlebih, wartawan tersebut sudah mengindahkan teguran majelis hakim dan bersikap sopan, tapi malah diusir juga,”kecamnya.

Ditambahkan Janerba Sebayang, wartawan diusir saat meliput sama dengan mengebiri kerja wartawan. “Berarti oknum majelis hakim belum paham UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang kebebasan pers,”katanya.(NT)
sumber : harianandalas

This entry was posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *