KEPOLISIAN DIMINTA CEGAH PENGOPLOSAN PUPUK

MedanBisnis – Medan. Pihak kepolisian daerah Sumatera Utara (Poldasu) diminta melakukan pengawasan terhadap gudang-gudang pupuk yang ada di Sumut. Ini dimaksudkan agar tindakan pengoplosan pupuk bisa diantisipasi dan ditindak sesuai ketentuan berlaku.
Hal ini dikatakan Anggota Komisi A DPRD Sumut Rinawati Sianturi menanggapi adanya temuan pupuk oplosan oleh pihak kepolisian dan DPRD Sumut belum lama ini. “Saya yakin tindakan pengoplosan itu tidak hanya itu (temuan-red), karenanya perlu ada pengawasan ketat, bahkan pihak kepolisian melakukan razia secara rutin ke gudang-gudang penyimpanan pupuk,” katanya, kepada wartawan, di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (27/9).

Seperti diketahui, belum lama ini Poldasu dan Komisi B DPRD Sumut mengadakan inspeksi mendadak (sidak) ke Kawasan Industri Medan (KIM). Dalam sidak tersebut, ditemukan ada pengoplosan pupuk dengan mengganti karung di sebuah gudang pupuk di lokasi tersebut.

Pengawasan peredaran pupuk, lanjut Rinawati, juga akan membantu petani mendapatkan pupuk yang baik sesuai kebutuhan tanaman. Namun, katanya, jika banyak beredar pupuk hasil oplosan, ancaman gagal panen akan melanda petani-petani di Sumut.

“Razia gudang pupuk ini dilakukan guna menyelamatkan para petani dari sasaran ‘tembak’ mafia pupuk yang hanya mengeruk keuntungan. Jika pupuk oplosan itu lolos sampai kepada petani, dampaknya cukup besar dan mengakibatkan kerugian bagi banyak pihak, baik petani, masyarakat juga pemerintah,” kata mantan Ketua Fraksi PPRN DPRD Sumut ini.

Dalam kesempatan tersebut, anggota DPRD Sumut dari dapil Pematangsiantar dan Simalungun ini menegaskan, masalah pupuk oplosan harus segera dihentikan, guna menghindari terjadinya gagal panen. Apalagi di Simalungun yang merupakan salah satu daerah swasembada beras harus diproteksi atau dilindungi dari mafia pupuk oplosan.

Dalam kasus pupuk oplosan ini, tambah Rinawati, aparat hukum terutama kepolsian harus bersikap tegas menelusuri oknum-oknum yang terlibat sindikat mafia pupuk tersebut. Kalau perlu semua pihak yang terlibat, baik pelaku langsung maupun tidak langsung termasuk yang membacking harus dihukum seberat-beratnya agar menjadi efek jera.

“Kita patut memberi apresiasi kepada Poldasu yang telah menindaklanjuti kasus pupuk bersubsidi yang dioplos. Karenanya, saya berharap tindakan ini diusut secara tuntas,” tegasnya.(herman saleh)
sumber: medanbisnisdaily

This entry was posted in Berita, Informasi AgriBisnis, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *