DISTRIBUSI EKS HGU TERKENDALA IZIN KEMENTERIAN BUMN

Medan ( Berita ) :  Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum dapat mendistribusikan lahan eks HGU PTPN 2 seluas 5.873 hektare karena terkendala izin pelepasan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Ketika membacakan Jawaban Gubernur atas pandangan fraksi terhadap nota keuangan dan Ranperda PAPBD 2012 dalam rapat paripurna DPRD Sumut di Medan, Jumat [28/09], Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Nurdin Lubis mengatakan, ketentuan berupa izin Kementerian BUMN itu harus dilakukan karena menjadi salah satu keputusan BPN.

Dalam keputusan BPN untuk memberikan HGU PTPN 2 itu disebutkan, pengaturan tentang penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah eks HGU PTPN 2 diserahkan ke Gubernur Sumut untuk diproses setelah memperoleh izin pelepasan aset dari menteri yang berwenang.

Sebenarnya, Pemprov Sumut telah menindaklanjuti ketentuan itu dengan menyurati Kementerian BUMN agar menerbitkan surat izin pelepasan aset.

Sejak tahun 2003, Pemprov Sumut telah empat kali menyurati Kementerian BUMN yakni surat tertanggal 30 Januari 2003, 16 April 2003, 25 Juli 2003, dan 24 November 2010. “Namun sampai saat ini, izin pelepasan aset itu belum diterbitkan,” katanya.

Bahkan, kata dia, Pemprov Sumut juga telah tiga kali menyurati BPN agar menghilangkan ketentuan izin pelepasan aset dari Kementerian BUMN agar lahan eks HGU itu dapat didistribusikan ke masyarakat.

Ia mengatakan, sebelum pengajuan surat tersebut, Pepmprov Sumut telah melakukan sejumlah langkah untuk menyelesaikan masalah lahan HGU itu. Ia mencontohkan pembentukan tim B Plus atau panitia penyelesaian perpanjangan HGU dan penyelesaian garapan rakyat pada tahun 2000.

Kemudian pada 23 September 2011, Pemprov Sumut juga telah membentuk tim khusus penanganan areal HGU dan eks HGU PTPN 2 yang berada di Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Kota Binjai.

Setelah bertugas sekitar satu tahun, tim tersebut telah memasang pilar batas areal HGU dan eks HGU dan telah mencapai kemajuan hingga 95 persen. “Berita cara pemasangan pilar batas itu dalam proses penandatanganan petugas,” katanya.  (ant )
sumber: beritasore

This entry was posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *