AGINCOURT STOP OPERASI AKHIR SEPTEMBER

Soal Polemik Tambang Emas Martabe

MedanBisnis – Medan. Manajemen PT Agincourt Resources, pengelola tambang emas Martabe di Desa Aek Pining, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan (Tapsel), memastikan menghentikan semua operasional tambang di akhir September 2012.
Langkah tersebut diputuskan menyusul belum adanya solusi dari permasalahan yang dihadapi perusahaan tambang milik investor Hongkong tersebut sejauh ini menyangkut penolakan warga atas rencana pemasangan pipa untuk mengalirkan air sisa proses (limbah) ke Sungai Batang Toru.

“Jika memang tetap tidak menemukan kata sepakat, jalan terakhir yang terpaksa kami tempuh adalah men-suspend (menghentikan sementara) kegiatan operasional tambang,” ujar manajemen melalui Communications Manager PT Agincourt Resources, Katarina Siburian, kepada MedanBisnis, Selasa (25/9).

Seyogianya, terangnya, pipa itu sudah dipasang untuk mengalirkan air sisa proses yang saat ini menumpuk di tempat penampungan. Kapasitas tempat penampungan itu sendiri terbatas dan tidak bisa lagi menampung air sisa proses. “Inilah alasan mendasar mengapa penghentian operasional akan dilakukan akhir September ini. Bagaimana mau beroperasi kalau air sisa proses tidak dibuang,” ujarnya.

Walau demikian, pihaknya mengapresiasi upaya Pemerintah Propinsi Sumut (Pempropsu) yang menurunkan Tim Advance yang dikoordinir Kepala Kesbangpolinmas Sumut, Eddy Sofyan, untuk menuntaskan permasalahan penolakan rencana pemasangan pipa itu.

“Perundingan untuk mencapai win-win solution (solusi yang sama-sama menguntungkan), masih terus berlangsung. Kami berharap dalam beberapa hari ke depan atau paling lambat akhir bulan ini, kami sudah bisa melihat titik terang,” sebutnya.

Tapi sebenarnya, lanjut Katarina, kegiatan pemrosesan ore sudah dihentikan sejak beberapa hari terakhir. Namun pihaknya menegaskan masih tetap melanjutkan beberapa kegiatan lain, antara lain mining.

“Jika sampai akhir bulan ini kami belum mendapat kepastian bahwa pipa tersebut bisa terpasang, proses penghentian aktivitas terkait lainnya juga mulai dilakukan termasuk didalamnya ketenagakerjaan, program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, dan lainnya,” ujarnya lagi.

Proses penghentian operasional itu nantinya, terang Katarina, akan dilakukan perusahaan secara hati-hati dan bertahap serta di bawah pengawasan ketat. “Maksudnya agar jika akhirnya kesepakatan bisa dicapai, seluruh aktivitas ini bisa segera berjalan normal lagi,” jelasnya.

Namun tidak bisa dimungkiri, jika akhirnya penghentian itu terjadi, pasti akan sangat berdampak pada geliat ekonomi di Batang Toru dan sekitarnya. Pemberdayaan dan pengembangan masyarakat melalui penyaluran dana CSR, tidak bisa lagi dilakukan.

Demikian juga Pemkab Tapsel dan Pempropsu yang kebagian saham 5%, tidak bisa nantinya menikmati deviden (keuntungan/laba perusahaan) yang digunakan untuk membantu program pembiayaan pembangunan daerah.

Komisaris PT Agincourt Resources, Anwar Nasution, juga sebelumnya mengeluarkan statement sinyalemen penghentian sementara operasional tambang tersebut. Perusahaan sendiri, menurutnya, tidak menginginkan dihentikannya operasional karena merugikan pihaknya, terlebih masyarakat lokal.

“Akan ada 1.400 orang dari 2.000 karyawan lokal yang bekerja di Agincourt berhenti bekerja. Selain dirumahkan, transfer pengetahuan teknologi juga akan berhenti,” sebutnya.

Sejauh ini, Tim Advance yang dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Sumut untuk tujuan menuntaskan permasalahan antara warga dan Agincourt, masih melakukan kajian untuk mengumpulkan fakta-fakta yang mengakibatkan timbulnya penolakan warga sekitar terhadap rencana pemasangan pipa untuk.

Anggota DPRD Sumut asal daerah pemilihan (dapil) Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) Pasyiruddin Daulay meminta pemerintah dan perusahaan transparan soal limbah PT Agincourt. Hal ini seiring dengan terus terjadi penolakan masyarakat sekitar operasi tambang emas tersebut jika limbah dimaksud akan dibuang ke Sungai Batangtoru, Tapanuli Selatan (Tapsel).

“Libatkan masyarakat, dalam artian jika memang limbahnya tidak berbahaya, yakinkan masyarakat. Akan tetapi, jika berbahaya pemerintah dan perusahaan yang membahas ini juga harus memberitahukannya kepada masyarakat,” katanya di Medan.

Terkait adanya pernyataan yang menyebutkan limbah PT Agincourt aman, Pasyir mengaku perlu pembuktian untuk itu, setidaknya mengajak masyarakat untuk melihat langsung proses pembuangan limbahnya. Sebab, katanya, dari reses yang dia lakukan ke dapilnya tersebut, banyak masyarakat yang meragukan limbah tersebut aman. Karenanya, kata dia, sejak awal masyarakat lebih sepakat jika limbahnya dibuang ke laut.

Di sisi lain, kata Wakil Ketua Komisi C DPRD Sumut ini, masyarakat juga harus mendapat sosialisasi terkait sumbangsih keberadaan PT Agincourt kepada mereka. “Misalkan dari PAD (pendapatan asli daerah-red) apakah masyarakat kebagian, inikan tidak disosialisasikan dengan baik. Saya yakin jika masyarakat dilibatkan langsung, pasti akan ada solusinya,” tambah Pasyiruddin.(benny/herman)
sumber: medanbisnisdaily

This entry was posted in Berita, Berita Pilihan. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *