TIM GABUNGAN TERTIBKAN BUS AKDP DI TERMINAL KABANJAHE

Kabanjahe, (Analisa). Tim Gabungan dari Dinas Perhubungan, Polisi dan Polisi Militer (PM) tertibkan mobil angkutan umum trayek AKDP Kabanjahe-Medan yang tidak ada mempunyai izin resmi, di terminal Kabanjahe,Senin(24/9)

DUGAAN PENYIMPANGAN PNPM DIUSUT KACABJARI TIGABINANGA Tanah Karo-andalas Pihak Kejaksaan Negeri Cabang Tiga Binanga minta keterangan dua oknum fasilitator kecamatan dan empat warga, terkait penyimpangan proyek perkerasan jalan (telford) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), senilai Rp 346.810.000 dari APBN 2011 di Dusun Kuta Kendit Desa Kuta Pengkih, Kecamatan Mardingding, di Kantor Kejaksaan Negeri Tiga Binanga.

Enam oknum yang diperiksa, Penuh Tarigan (46) warga Kampung Jawa Dusun IV Desa Mardingding, dalam proyek tersebut menjabat sebagai fasilitator kecamatan, Antonius Barus (38) warga Jalan Sudirman, Kelurahan Gung Leto Kabanjahe juga sebagai fasilitator kecamatan.

Menyusul empat lagi, Muat Tarigan (51) warga Dusun Kuta Kendit, Rijali Perangin-angin (42) warga Dusun Kuta Kendit. Sumar Barus (52) warga Dusun Kuta Kendit, pada proyek bertindak sebagai pengawas batu, Samudera Perangin-angin (35) warga Desa Kuta Pengkih dan menjabat sebagai Sekretaris Desa Kuta Pengkih.

“Panggilan untuk dimintai keterangan ini berdasarkan surat perintah tugas Kepala Kejaksaan Negeri Kabanjahe Nomor : Printug 01/N.2.17.6/Dek.3/09/2012,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Cabang Tiga Binanga Sumanggar Siagian SH MH kepada sejumlah wartawan, Senin (24/9).

Disebutkan, keterangan yang sudah dihimpun menunjukkan kuat kemungkinan proyek tersebut benar-benar ada kejanggalan. Hanya saja, pihaknya akan terus berupaya melidik agar keakuratan penyimpangan terbukti.

“Saat ini, tindakan kita masih sebatas pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket), jadi kita berharap kepada rekan dari LSM dan pers agar bersabar dulu. Kita juga komit untuk menuntaskan kasus ini, kita tidak akan tolelir oknum-oknum yang sengaja menghilangkan kesejahteraan rakyat dengan praktik korupsi,” kata Sumanggar. .

Pantauan andalas, berkas yang ditunjukkan pihak Jaksa, Senin, bahwa keterangan Sekdes Kuta Pengkih menyatakan, pasangan materil (ukuran batu) dan volume fisik tidak sesuai bestek. Sementara, fasilitator kecamatan Antonius Barus dan Penuh Tarigan menyatakan, proyek bersumber dana 80 persen dari APBN 2011 dan 20 persen dari APBD 2011.(LAMS)
sumber : harianandalas
Mobil Penumpang Umum (MPU) yang masuk Terminal Kabanjahe semua diperiksa tanpa terkecuali. Jika tidak mempunyai izin resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tim gabungan dari Dinas Perhubungan mengambil langkahlangkah lebih tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pantauan wartawan, Senin (24/9) di Terminal Kabanjahe, mobil AKDP yang datang dari Medan menuju Terminal Kabanjahe diperiksa semua kelengkapannya. Kalau tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi layak masuk terminal seperti SIM, STNK, Speksi, Ijin Trayek dan Kartu Pengawas semuanya tidak diperbolehkan masuk Terminal.

Salah satu pengusaha angkutan M Barus yang dijumpai wartawan di Terminal Kabanjahe, Senin (24/9) mengatakan dengan ada penertiban ini, mereka yang selama ini menggantungkan hidup dari usaha angkutan umum merasa terbantu.

“Selama ini dengan banyak kendaraan yang tidak jelas dari semua merek yang ada menjalani rute Kabanjahe- Medan atau sebaliknya, kami mengeluh akibat mobil yang tidak jelas itu hingga setoran pun tidak bisa diharapkan lagi dari supir,” ujar M Barus.

Ketika dijumpai wartawan, Kadis Perhubungan Kabupaten Karo Drs Jamin Ginting didampingi DK Surbakti ketika ditemui wartawan, saat penertiban di Terminal Tepadu AKDP di Kabanjahe mengatakan, sehubungan dengan ada beberapa surat dari beberapa pengusaha angkutan yang mengeluh tentang ada mobil “liar” yang tidak mempunyai izin trayek resmi Medan-Kabanjahe dan sebaliknya, pihaknya mengambil kebijakan berkoordinasi dengan instansi terkait seperti polisi dan Polisi Militer (PM) untuk mengadakan penertiban Terminal Kabanjahe.

“Sesuai surat edaran Dinas Perhubungan yang dilayangkan kepada seluruh direksi, mandor, pemilik/pengusaha pengangkutan umum tanggal 18 September 2012 dengan segera melengkapi surat-surat izin yang resmi masuk terminal, dengan tenggang waktu yang sudah ditentukan sampai batas waktu 23 September 2012, diadakan razia,” pungkas Ginting.

Hari pertama penertiban, mobil AKDP yang menjalani aktifitasnya seperti biasa di Terminal Kabanjahe kurang 10persen dari hari-hari biasa. Beberapa mobil penumpang yang tidak dibolehkan masuk dan mengambil penumpang di Terminal Kabanjahe seperti PT Sutera, Sinabung Jaya Raya tidak diperbolehkan masuk terminal.

Menurut Kadis Perhubungan, kalau mobil yang belum sesuai suratnya masih meminjam merek dari dereksi (belum BBN ke merek yang di pakainya) semuanya ditindak, tahap pertama ditilang, kalau itu pun tidak dihiraukan mobilnya langsung dikandangkan di terminal, tambah Ginting dengan nada sedikit tinggi. (ps)
sumber: analisadaily

This entry was posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *