PAD PEMKAB KARO DIDUGA ADA KEBOCORAN

Taneh Karo-andalas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Karo dari sektor tambang galian C Dolomit, sebesar Rp 24 juta periode 1 Januari–31 Desember 2012, sesuai surat Pemkab Nomor : 900/1645/DPPKAD/2012, hal data tindak lanjut LHP BPK RI, dinilai terlalu sedikit dan diduga ada kebocoran.

Dalam hal ini, perwakilan Gerakan Masyrakat Peduli Karo (GMPK) Julianus Sembiring, Aditya Sebayang, Robinson Purba, Syafii Tarigan, Janerba Sebayang dan Ngataken Tarigan, Senin (24/9) di Sekretariatnya Simpang 6 Kabanjahe, mengharapkan DPRD Karo serius menelusuri sumber PAD dari Dolomit itu, khususnya dalam pandangan fraksi, Selasa (25/9).

Menurut GMPK, sumber PAD dari Dolomit sebesar Rp 24 juta itu terlalu sedikit.“Terasa tidak logis kalau PAD sumbangan pihak ketiga dari dolomit periode 1 Januari–31 Desember 2011 sebesar Rp 24 juta. Cobalah kita hitung perkiraan minimalnya saja, 100 truk lewat per hari dikali Rp 80 ribu sejak Oktober – Desember 2011, totalnya mencapai Rp 1,2 Miliar,”ungkap Janerba.

Terkait pungutan Rp 80 ribu per truk, kata Janerba, sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan UU no 32 tahun 2004 tentang otonomi Pemda dan UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

“Artinya, setiap pemungutan harus menunggu perda yang sudah disesuaikan dengan UU No 28 tahun 2009. Sementara kalau ada pungutan sebelum ada Perda yang mengaturnya berarti pungutan tersebut  adalah tindakan ilegal, dan harus diproses secara hukum,”tandasnya.

Untuk itu, kata Janerba, DPRD Karo sebagai lembaga legislatif yang kedudukannya merupakan wakil rakyat sudah seharusnya menjalankan peran dan fungsinya secara profesional serta independen. “Jangan mau wakil rakyat terhasut ataupun memanfaatkan persoalan aliran dana dolomit sebagai momentum untuk bargaining,”ujarnya.

Terpisah, anggota DPRD Karo Edi Ulina Ginting dan Darta Bangun mengatakan, pihaknya akan selalu konsisten dalam memperjuangkan kebenaran dan aspirasi rakyat. “Kita masih pro rakyat dan selalu bekerja sesuai ketentuan hukum. Kalau ada pelanggaran dalam hal keuangan dolomit, kita akan segera bersikap  pro rakyat,”janjinya. (NT)
sumber : harianandalas

This entry was posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *