PNS UJI UU KEPEGAWAIAN KE MK

    “Pemohon dirugikan hak-hak konstitusional dengan berlakunya Pasal 25 ayat (2) UU Kepegawaian terkait dengan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dilingkungan BPN Provinsi Kalimantan Timur dan unit kerja Kontor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur”

Jakarta (ANTARA News) – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana pengujian Pasal 25 ayat (2) UU Nomor 8 tahun 1974 tentang Kepegawaian yang diajukan oleh Ricky Elviandi Afrizal, PNS dilingkungan BPN Kalimantan Timur.

“Pemohon dirugikan hak-hak konstitusional dengan berlakunya Pasal 25 ayat (2) UU Kepegawaian terkait dengan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dilingkungan BPN Provinsi Kalimantan Timur dan unit kerja Kontor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur,” Elviandi, saat membacakan permohonannya di Jakarta, Senin.

Pasal 25 ayat (2) berbunyi: “Untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), presiden dapat mendelegasikan sebagaian wewenangnya kepada pejabat pembina kepegawaian pusat dan menyerahkan sebagaian wewenangnya kepada pejabat pembina kepegawaian daerah yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah”.

Menurut pemohon, pada prinsipnya setiap PNS dapat diberhentikan atas dasar penyebab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 huruf b PP nomor 32 Tahun 1979 tentang PNS, dan untuk melihat kapan mulai berlakunya pemberhentian diatur dalam Pasal 29 pada PP yang sama.

“Pemohon menganggap pemberhentian yang dilakukan oleh Kepala BPN tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada,” katanya.

Untuk itu, pemohon meminta MK menyatakan Pasal 25 ayat (2) khususnya frasa pejabat pembina kepegawaian pusat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menanggapi permohonan ini, majelis panel yang diketuai Muhammad Alim didampingi Fadlil Sumadi dan Maria Farida memberikan berbagai masukan.

Muhammad Alim mengatakan perkara yang diuji pemohon sudah diputus di Pengadilan Negeri Jakarta.

“Nah untuk itu kami tidak bisa membatalkan putusan pengadilan lain. Ini mestinya ke pengedalin tata usaha negara,” kata Alim.

Menurut Alim, hal tersebut merupakan kekeliruan sehingga harus diperbaiki permohonannya. “Kami tidak mengadili kasus konkrit, hanya norma dalam sebuah UU,” katanya.

Hal yang sama juga dikatakan Fadlil Sumadi MK ini pengadilan norma, jadi bukan kerugian konkrit atas perlakuan norma.

“Dengan adanya norma itu apakah itu menghalangi kepastian hukum anda dalam bekerja, dan di sini tidak dijelaskan. Saudara harus dikonstruksi ulang permohonannya,” kata Fadlil.

Untuk itu majelis hakim memberikan waktu 14 hari kepada pemohon untuk memperbaiki permohonannya.(Ant)

This entry was posted in Berita, Berita Pilihan. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *