PEMOTONGAN SUBSIDI PUPUK DIKHAWATIRKAN TURUNKAN PRODUKSI PANGAN

MedanBisnis – Jakarta. Kebijakan Kementerian Keuangan untuk melakukan pemotongan subsidi pupuk pada 2012 dari Rp16,94 triliun menjadi Rp13,9 triliun dikhawatirkan berdampak pada penurunan produksi pangan.
“Pada 2012 penggunaan pupuk diperkirakan  jauh lebih tinggi dari 2011 sehingga kalau dilakukan penurunan subsidi ada kemungkinan terjadi kekurangan sarana produksi tersebut,” kata Menteri Pertanian (Mentan) Suswono di Jakarta, Jumat (21/9).

Oleh karena itu kata Mentan, pihaknya akan usulkan penambahan. “Kalau tidak disetujui nanti produksi bisa tidak tercapai dong. Sasaran produksi bisa berbahaya,” katanya di sela Pencanangan Zona Integritas di Kementerian Pertanian.

Dalam APBN 2012 subsidi pupuk dialokasikan sebesar Rp16,94 triliun namun dalam  APBNP 2012 jumlahnya turun sebesar 17,6 persen atau Rp2,98 triliun menjadi Rp13,95 triliun.

Menteri Keuangan Agus DW Martowadojo menyatakan, kebijakan penurunan subsidi tersebut dilakukan, lantaran dalam tiga tahun berturut-turut penyaluran pupuk untuk petani tidak berjalan dengan baik. Subsidi pupuk yang di bawah realisasi itu membuat plafonnya diturunkan.

Menurutnya, distribusi pupuk untuk petani yang dianggarkan sekitar 10 juta ton akan diturunkan jadi 8,5 juta ton. Agus Martowardojo mengatakan, penambahan anggaran subsidi pupuk pada akhir 2012 sulit dilakukan. Sebab, hal tersebut sudah ditetapkan DPR dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2012.

Namun demikian dia menyatakan, jika pupuk kurang, silakan dibicarakan dengan DPR, kemudian nantinya akan dilakukan audit oleh BPK.  “Kalau sudah diaudit kita siapkan anggaran di 2013 juga,” katanya.

Terkait serapan pupuk yang menurun pada tahun lalu, Mentan Suswono menyatakan, hal itu disebabkan perubahan cuaca sehingga iklim tidak mendukung pertanaman padi. “Pada 2011 kan produksi turun, itu akibat dari iklim yang sehingga serapannya tidak seperti yang diusulkan,” katanya.

Suswono menyatakan, pada tahun lalu terjadi kemarau agak panjang sehingga berdampak pada pengurangan penggunaan pupuk, apalagi pemakaian penyubur tanaman tersebut tidak dapat dipaksakan terhadap tanaman.

Sementara itu mengingat pada tahun ini diperkirakan penggunaan pupuk akan mengalami peningkatan maka pihaknya siap mengusulkan kepada DPR untuk mengajukan penambahan kembali subsidi pupuk kepada Kementerian Keuangan.

“DPR sendiri menyetujui untuk diajukan kekurangannya. Kami akan mengajukan ke Kementerian Keuangan,” katanya.

Dalam APBNP, tambahnya,  subsidi pupuk berkurang hingga Rp3 triliun sehingga pihaknya akan meminta Kementerian Keuangan untuk mengembalikan ke usulan semula Kementan yakni Rp16 triliun. “Yang kami butuhkan tambahan sekitar Rp2 triliun lebih untuk kekurangan pupuk itu,” kata Suswono.  (ant)
sumber: medanbisnisdaily

This entry was posted in Berita, Informasi AgriBisnis, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *