MASYARAKAT DIPERCAYA KELOLA 15 RIBU HEKTARE HUTAN SUMBAR

PADANG–MICOM: Hutan seluas 15.000 hektare di Kabupaten Pasaman, Pasaman Barat, dan Pesisir Selatan, Sumatera Barat, akan¬† dikelola masyarakat yang ditargetkan terealisasi hingga 2014.

Realisasi program itu diluncurkan empat LSM yang tergabung dalam Pokja Timbalun dengan dukungan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat melalui penandatanganan kerja sama di Padang, Jumat (21/9).

“Inisiatif pengembangan hutan berbasis masyarakat ini diharapkan dapat memberikan peluang kepada masyarakat Sumbar untuk dapat mengelola kawasan hutan dalam penguatan ekonomi serta memberikan peluang terselesaikannya konflik yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam,” kata Manajer Program Pokja Timbalun Jommi Suhendri.

Pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan kearifan lokal ini akan dilaksanakan oleh Pokja Timbalun yang terdiri atasWalhi Sumbar, Q-Bar, LBH Padang, dan FKMM (Forum KOmunikasi Masyarakat Madani)  didukung oleh Pemerintah Provinsi Sumatra Barat.

Menurut Jommi, Sumatra Barat mempunyai memiliki hutan seluas 2.600.286 hektare yang terdiri atas 843.578 hektare hutan produksi, 910.533 hektare hutan Lindung dan 846.175 hektare hutan konservasi yang bersinggungan langsung dengan sistem adat nagari.

Sementara, Permenhut No. 18 tahun 2009 tentang Perubahan atas Permenhut No. P.37/Menhut-ii/2007 tahun 2007 tentang Hutan Kemasyarakatan dan Permenhut No. 14 /Menhut-II/2010 tentang Hutan Desa menjamin pengelolaan hutan oleh masyarakat.

Sementara, Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Barat, Hendri Oktavia menyatakan, pengelolaan hutan berbasis masyarakat bakal direalisasikan dalam bentuk hutan desa, hutan nagari, dan hutan kemasyarakatan.

“Dengan hutan nagari ini, akan membuka akses kepada masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan untuk mengelola kawasan hutan secara legal,” katanya. Jika sebelumnya masyarakat dilarang masuk kawasan kini sudah ada legalisasi, salah satunya dalam bentuk hutan nagari.

Direktur Bina Hutan Kementerian Kehutanan, Haryadi Himawan menambahkan, kapasitas pengetahuan masyarakat juga perlu ditingkatkan sebab hasil panen di hutan bisa masuk ke ranah usaha.

“Pengembangan hutan nagari dan kemasyarakatan ini diharapkan dapat mengurangi terjadinya konflik karena masyarakat sudah memiliki akses legal untuk masuk hutan , yang terpenting, masyarakat juga memiliki kewenangan untuk menjaga hutan dalam mendukung kinerja Kementerian Kehutanan,” katanya. (Ant/YH/OL-2)
sumber: mediaindonesia

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *