KETUA UMUM KPUM DIPOLISIKAN

MEDAN – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut), saat ini tengah melakukan pendalaman penyidikan terkait kasus penggelapan uang yang diduga dilakukan oleh T Ferdinand Simangunsong, Ketua Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM).

Penyidikan kasus tersebut dimula setelah berkas kasus ini dilimpahkan oleh Mabes Polri. Laporan yang disampaikan ke Bareskrim Mabes Polri tersebut disampaikan oleh Halason Rajagukguk, warga Jalan SM Raja, Kelurahan Sitirejo Kecamatan Medan Kota.

Dalam laporan itu, T Ferdinand dituding telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 dan atau pasal 372 KUHP dan Pasal 374 KUHP. Sementara itu, laporan tersebut tertuang dalam Laporan Polisi No Pol : LP/553/VII/2012 Bareskrim tanggal 10 Juli yang diterima oleh Kepala Siaga Bareskrim Mabes Polri, AKP Purnomo Hadi.

Didampingi pengacaranya Parlindungan Tamba, bersama kliennya Halason Rajagukguk mengatakan, bahwa dirinya  mewakili anggota KPUM lainnya telah membuat pengaduan ke Mabes Polri pada 10 Juli 2012 yang lalu. Namun kemudian kasus ini dilimpahkan ke Polda Sumut.

Kasus penipuan dan penggelapan itu sendiri terjadi  sejak 2007 hingga saat ini, dengan kerugian anggota koperasi diperkirakan mencapai Rp8 miliar.

“Kasus bermula ketika para anggota KPUM dikutip biaya Rp2000 perhari angkutan sebagai simpanan wajib. Alasan Ketua Umum KPUM, dana yang terkumpul itu nantinya akan digunakan untuk membangun kantor baru di Jalan Sisingamangaraja, pada Mei 2011, Namun, hingga waktu ditentukan, tidak ada rencana pembangunan kantor baru, sehingga anggota koperasi mempertanyakan dana simpanan tersebut,” ujarnya, hari ini.

Diperkirakan, ada 5000 KPUM yang beroperasi di Medan, semua wajib membayar Rp2000 per hari. “Jika dikalikan selama lima tahun, dana yang terkumpul miliaran rupiah. Tapi sampai sekarang kantor itu tidak pernah terealisasikan,” kata Rajagukguk, sembari menyampaikan bahwa dirinya sudah  menayakan  dana simpanan itu kepada Ketua Kmum KPUM. Akan tetapi, jawaban yang diterima selalu tidak memuaskan. ” Dia bilang masih ada di bank, tetapi tidak menunjukan rekening,” tambahnya.

Selanjutnya, setelah kasus itu dilimpahkan ke Polda Sumut, penyidik  memanggil pelapor, yakni Halason Rajagukguk serta dua orang saksi, masing-masing  Binsar Sibarani dan Rayana Simanjuntak untuk dimintai keterangan.

Pelapor dan kedua saksi, meminta  kepada seluruh anggota Koperasi Pengangkutan Umum Medan KPUM,  bersama-sama menuntut hak  simpanan wajib usaha dan simpanan lainnya yang seharusnya diberikan pengurus koperasi, tandasnya.

Sementara itu, Kasubdit II/Harda Tahbang Ditreskrimum Polda Sum AKBP Rudi Rifani saat dikonfirmasi mengatakan, bahwa pihaknya melakukan pengumpulan bukti dalam penyelidikan awal. “Kita sudah mulai melakukan penyelidikan awal setalah kami menerima pelimpahan dari Bareskrim Mabes Polri,” ujar Rudi sembari menyampaikan kedepanya akan dipanggil terlapor untuk dimintai keteranganya.
sumber: waspada

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *